Jakarta (ANTARA) - Forum-forum global tentang akal imitasi (AI) makin ramai dan sarat agenda. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut turun tangan dengan gagasan tata kelola dan dana bersama. Semua terdengar ideal dan menjanjikan.
Tetapi, setiap idealisme global selalu bertemu realitas kepentingan nasional masing-masing negara.
Berbicara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AI, di New Delhi, India, baru-baru ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengapungkan gagasan soal AI yang inklusif dan bisa diakses semua pihak. Guterres mengingatkan bahwa masa depan tak boleh ditentukan segelintir negara atau miliarder teknologi. Pesan moralnya kuat dan menggugah.
Meski demikian, dalam realita, moral global sering kali berbenturan dengan kalkulasi ekonomi politik yang lebih keras. Geopolitik jarang berjalan di atas keindahan retorika, lantaran ia kerap bertumpu pada kepentingan, kekuatan, dan kemampuan membiayai ambisi. Dalam arena seperti ini, siapa yang menguasai teknologi, dialah yang berpeluang menentukan standar global, mengatur arus keuntungan ekonomi, dan membentuk aturan main yang diikuti negara lain.
Tidak ikut blok
Sejak awal berdirinya, Indonesia punya satu pegangan yaitu politik luar negeri bebas aktif. Ia tidak ikut blok mana pun, tetapi juga tidak pasif menunggu siapa yang sedang unggul dalam persaingan global sebelum menentukan sikap. Prinsip ini sudah teruji dalam ketegangan Perang Dingin. Kini ia diuji kembali dalam kontestasi teknologi yang jauh tak kalah menentukan.
Masalahnya, AI dewasa ini bukan sekadar teknologi tambahan di atas model ekonomi lama. Ia adalah infrastruktur kekuasaan baru. Negara yang menguasai data, komputasi, dan talenta bakal menguasai peta produktivitas masa depan. Dari situlah pengaruh ekonomi dan politik akan mengalir deras.
Forum multilateralisme memang memberi ruang dialog yang relatif setara. Negara besar dan negara berkembang bisa duduk di meja yang sama, membahas etika dan standar bersama. Indonesia secara historis nyaman di forum seperti itu karena tradisi diplomasi kolektifnya kuat. Namun, ruang dialog yang setara belum tentu otomatis memberi keuntungan strategis jika tidak diikuti kesiapan ekonomi dan teknologi di dalam negeri.
Realisme mengingatkan bahwa di balik meja bundar, ada meja persegi panjang tempat keputusan bisnis besar ditentukan. Di sana, investasi dan kontrol teknologi menjadi bahasa utama. Artinya, kekuatan finansial sering kali lebih berpengaruh daripada legitimasi normatif. Indonesia tidak boleh menutup mata terhadap fakta ini.
Jika Indonesia terlalu normatif, ia bisa kehilangan momentum ekonomi. Jika terlalu pragmatis, ia bisa kehilangan konsistensi kebijakan luar negerinya. Di sinilah keseimbangan menjadi seni yang rumit.
Dihitung sejak awal
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
