Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena mengeluarkan surat edaran untuk mengidentifikasi masyarakat miskin ekstrem (desil-1) di Provinsi NTT.
Pigai mengatakan surat edaran tersebut menindaklanjuti adanya kasus seorang anak sekolah dasar (SD) yang mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli pena dan buku di Kabupaten Ngada, NTT.
"Saya minta Gubernur NTT tadi pagi saya sudah minta keluarkan surat edaran kepada seluruh bupati-wali kota di seluruh NTT untuk supaya identifikasi mereka yang desil-1 dan kedua adalah bantu administrasi yang seperti tadi," katanya dalam wawancara cegat di Jakarta, Kamis.
Menurut Pigai, Kementerian HAM juga telah berkoordinasi dengan Gubernur NTT untuk mendalami kasus tersebut.
"Karena itu, saya sudah koordinasi dengan gubernur, gubernur juga sedih, gubernur sudah akan turun hari Sabtu besok kalau yang NTT, ya," ujarnya.
Menurut data yang dilaporkan kepada Kementerian HAM, Pigai mengungkapkan masalah kependudukan menjadi motif utama dalam kasus tersebut.
Masalah kependudukan itu, kata Pigai, terjadi karena adanya perbedaan data antar kabupaten terkait tempat tinggal pada kartu tanda penduduk (KTP).
"Data yang saya dapat, orang tuanya itu warga di Kabupaten Nagekeo, terapi dia tinggal di Ngada, sehingga pelayanan-pelayanan bantuan desil-1 itu tidak bisa terlayani. Ini kan problem administrasi, maaf ya, kok problem administrasi menyebabkan orang tidak boleh dilayani," ungkapnya.
“Desil-1, misalnya dia orang miskin, tetapi berasal dari kabupaten A, KTP-nya, tetapi dia tinggal di kabupaten B, ya. Kemudian di kabupaten yang tempat dia huni itu tidak bisa dilayani karena dokumennya di Kabupaten A," lanjut Pigai.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga telah memerintahkan seluruh bupati dan wali kota untuk menertibkan permasalahan administrasi kependudukan tersebut.
"Ini problem paling serius yang terjadi sehingga Mendagri memerintahkan seluruh bupati-wali kota untuk menertibkan administrasi," tuturnya.
Sebelumnya, seorang siswa SD di Kabupaten Ngada, NTT, mengakhiri hidupnya dengan meninggalkan sepucuk surat untuk ibundanya berinisial MGT (47).
Sepucuk surat itu berisi permintaan korban kepada ibundanya untuk tidak mencari dirinya, dan mengucapkan selamat tinggal.
Diketahui, korban tersebut diketahui tinggal bersama neneknya, karena ibundanya merupakan orangtua tunggal dan bekerja sebagai petani atau serabutan.
Ibunda korban mengurusi lima orang anak, termasuk korban yang telah meninggal dunia.
Baca juga: KPAI: Indonesia tertinggi kasus anak mengakhiri hidup se-Asia Tenggara
Baca juga: Anak akhiri hidup, daerah diminta tinjau kembali implementasi KLA
Baca juga: MUI minta pemerintah selidiki tuntas kasus siswa SD wafat di NTT
Baca juga: Menko PM nilai kasus siswa SD bundir di NTT jadi cambuk semua pihak
Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
