Mataram (ANTARA) - Di setiap derap pemerintahan, di balik hiruk-pikuk pembangunan dan agenda besar, selalu ada tim kecil tapi strategis yang bekerja di balik layar.
Tim semacam ini menjadi jembatan penting antara visi pimpinan dan eksekusi kebijakan, memastikan program-program pembangunan berjalan sesuai sasaran dan efisien.
Di Nusa Tenggara Barat (NTB), peran tersebut dijalankan oleh Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan dan Penguatan Koordinasi, yang dibentuk pada Agustus 2025.
Tim ini tidak hanya menyiapkan rekomendasi, tetapi juga menajamkan fokus kebijakan agar sasaran pembangunan, termasuk program unggulan “Desa Berdaya”, dapat berjalan optimal.
Desa-desa di NTB memiliki potensi besar. Namun, tanpa panduan teknis dan koordinasi yang tepat, potensi itu kerap terhambat. Di sinilah peran Tim Ahli Gubernur terasa penting.
Dari pengalaman nyata di lapangan, kepala dinas dan badan seperti PMPD Dukcapil dan Bappenda mengakui bahwa tim ini memberikan perspektif baru, solusi konkret, serta strategi percepatan yang sebelumnya sulit ditemukan.
Misalnya, optimalisasi pendapatan asli daerah melalui perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Retribusi dan Pajak Daerah menunjukkan bagaimana analisis tim dapat menyingkap potensi pajak yang sebelumnya tersembunyi, dengan proyeksi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) signifikan pada 2026.
Kekuatan tim terletak pada keragaman latar belakang anggotanya. Terdiri dari akademisi, mantan birokrat, hingga praktisi internasional, mereka menghadirkan pengalaman dan metode pemikiran berbeda yang menstimulasi OPD untuk beroperasi “out of the box”.
Hal ini terlihat dalam penanganan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di SMA/SMK atau peta fiskal dan aset daerah yang kompleks.
Tim memberikan saran yang memperkuat pemahaman OPD terhadap tugas dan fungsi masing-masing, sehingga implementasi program tidak hanya berjalan tetapi juga efisien dan tepat sasaran.
Baca juga: Ketika jalan tak sama rata
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
