Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak tinggal diam dan telah melakukan mobilisasi nasional demi memastikan renovasi serta pembangunan kembali rumah warga terdampak bencana, khususnya di Sumatera, menjadi prioritas utama.
“Nah, menghadapi situasi ini, Bapak Presiden sudah melakukan mobilisasi nasional. Semua kekuatan, TNI Polri, BNPB, Badan SAR, semua kementerian diperintahkan untuk bergerak menuju daerah-daerah bencana,” kata Tito dikutip dari rilis Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut Tito, perhatian Presiden tidak hanya berhenti pada penanganan darurat, tetapi juga menyasar pemulihan kehidupan warga, khususnya terkait tempat tinggal. Pemerintah pusat, kata dia, memastikan negara hadir untuk membantu para korban.
“Jadi Bapak Presiden tidak tinggal diam. Beliau juga memperhatikan untuk membantu para korban,” katanya menegaskan.
Dalam skema pemulihan, pemerintah menyiapkan dukungan konkret untuk renovasi rumah warga sesuai tingkat kerusakan. Bantuan tersebut meliputi rumah rusak ringan, sedang, hingga berat atau hilang. Untuk rumah kategori rusak ringan akan mendapatkan bantuan senilai Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat atau hilang Rp60 juta rupiah.
Bagi rumah yang rusak berat atau tidak dapat dihuni kembali, kata Tito, pemerintah juga telah menyiapkan hunian tetap sebagai solusi jangka panjang. Selain itu, pemerintah juga menyediakan hunian sementara dan dana tunggu hunian bagi warga yang masih menunggu pembangunan rumah tetap atau memilih tinggal sementara di rumah keluarga maupun kontrakan.
“Maka pemerintah menyiapkan dua opsi. Opsi pertama adalah dibangunkan hunian sementara. Inilah namanya mereka diberikan anggaran uang, namanya dana tunggu hunian, DTH, Rp600 ribu kali 3 bulan sekaligus Rp1,8 (juta),” ujar dia.
Mendagri menambahkan, anggaran untuk renovasi dan bantuan perumahan tersebut telah disetujui dan siap disalurkan melalui BNPB.
“Intinya, anggaran ini sudah masuk minggu ini kepada BNPB, dan saya minta kepada Kepala BNPB untuk minggu depan tolong segera dieksekusi,” katanya.
Ia menekankan pentingnya data yang akurat dari pemerintah daerah agar bantuan dapat disalurkan tepat sasaran.
“Karena ini uang negara yang perlu dipertanggungjawabkan,” kata Mendagri
Ia juga menambahkan bahwa proses validasi data melibatkan Badan Pusat Statistik. Dengan langkah tersebut, Mendagri menegaskan, arahan Presiden Prabowo jelas: negara harus hadir, bergerak cepat, dan memastikan warga korban bencana mendapatkan kembali rumah yang layak dan aman.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
