Jakarta (ANTARA) - Sebanyak lebih dari 300 pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dari berbagai daerah mengikuti desk Sekolah Rakyat, untuk memperoleh pendampingan langsung dari kementerian/lembaga terkait.
"Di sini dibuka desk penyelenggaraan Sekolah Rakyat, bersama tim berbagai kementerian/lembaga terkait bertemu perwakilan provinsi, wali kota, dan bupati untuk memberikan informasi dan mendiskusikan hal yang perlu dipersiapkan dalam rangka penyelenggaraan Sekolah Rakyat," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat menghadiri acara "Pembahasan dan Klarifikasi Usulan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dari Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi", di Jakarta, Kamis.
Perwakilan pemda yang hadir mendapatkan pendampingan langsung dari kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, serta Kementerian Sosial.
Agenda utama kegiatan ini adalah memastikan legalitas lahan, kesiapan sarana dan prasarana, serta beberapa hal untuk memulai penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai dibuka pada tahun ajaran baru 2025/2026 ini.
Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa pembangunan gedung sekolah akan dilakukan oleh negara.
"Tahun ini dimulai pembangunannya di 200 titik, baik di kabupaten/kota maupun di provinsi," kata dia.
Untuk tahun ini, Sekolah Rakyat akan dibuka dengan memanfaatkan gedung yang telah ada. Sementara untuk pembangunan baru, pembelajaran dimulai tahun depan.
Sementara untuk kebutuhan tenaga pengajar, Gus Ipul menegaskan bahwa proses rekrutmen guru akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Ia menambahkan ada empat skema rekrutmen yang disiapkan. Pertama, dari unsur PNS, PPPK penuh waktu, dan PPPK paruh waktu.
"Jika ketiganya ini belum cukup, maka dipertimbangkan merekrut guru-guru yang telah PPG (Pendidikan Profesi Guru)," kata dia.
Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga miskin dengan peringkat terbawah yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi yang di desil 1 dan desil 2, mereka yang paling bawah itu (miskin)," kata Gus Ipul.
Baca juga: Mensos: Tenaga pendidik di Sekolah Rakyat diprioritaskan dari ASN
Baca juga: Kemensos sampaikan desk Sekolah Rakyat mulai dibuka hari ini
Baca juga: Pemda antusias ajukan Sekolah Rakyat, Mensos: paling siap didahulukan
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
