Padang (ANTARA) - Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) menilai penanganan bencana yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025 pada dasarnya telah melebihi penanganan bencana nasional.
"Meskipun tidak disebutkan ini sebagai bencana nasional, tapi penanganannya lebih daripada penanganan bencana nasional," kata Ketua Umum DPN Peradi yang juga Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan di Kota Padang, Kamis.
Menurut Otto, terdapat pertimbangan khusus sehingga bencana Sumatera tidak disebut sebagai bencana nasional, namun tidak bisa dipungkiri bahwa penanganan yang dilakukan pemerintah sudah semaksimal mungkin.
Baca juga: Mendagri pastikan pengungsi pascabencana di Sumbar tak lagi di tenda
"Perhatian Presiden Prabowo terhadap bencana ini begitu luar biasa. Ia terus memantau, datang dan bahkan bermalam di daerah bencana," ujar dia.
Oleh sebab itu, Peradi senantiasa mendukung upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan bencana Sumatera termasuk dengan menyalurkan bantuan ke daerah-daerah terdampak.
Ia mengatakan, dalam penyaluran bantuan pihaknya tidak sembarangan memberikan begitu saja, melainkan Peradi menyerahkan secara langsung kepada pihak penerima.
Termasuk pula peran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi di daerah-daerah terdampak bencana yang hadir untuk mengawasi penyaluran bantuan termasuk untuk pembangunan masjid, gereja, maupun sekolah.
Baca juga: Rp700 miliar untuk pemulihan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar
"Kami punya tanggung jawab untuk memastikan penyaluran bantuan ini sampai dan tepat sasaran," ujar dia.
Apalagi, kata dia, secara umum penerima-penerima bantuan telah diseleksi dan pihaknya meyakini bahwa mereka juga akan menggunakan dana tersebut dengan sebaik-baiknya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mengatakan bantuan dari Peradi dipastikan tepat sasaran karena diberikan langsung kepada penerima manfaat, salah satunya SMA Negeri 12 Kota Padang.
"Saya juga minta Kepala Dinas Pendidikan agar bantuan ini dikawal betul agar tidak ada penyelewengan," kata dia.
Baca juga: BPBD: 100 KK pengungsi banjir di Agam sudah kembali ke rumah Kamis
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
