Malang (ANTARA) - Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof Vina Salviana Darvina Soedarwo mengingatkan potensi munculnya konflik sosial baru akibat krisis energi global.
Gelombang krisis energi global membuat Indonesia pada pilihan kebijakan yang tak mudah. Wacana penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja sektor swasta mencuat sebagai strategi penghematan bahan bakar.
"Namun, kebijakan ini justru memantik pertanyaan, apakah WFH benar-benar solusi efisien atau hanya memindahkan beban energi dari kantor ke rumah sekaligus membuka celah ketimpangan baru," ujar Vina dalam keterangan di Malang, Jawa Timur, Kamis.
Vina menilai kebijakan WFH yang muncul di tengah tekanan energi saat ini berpotensi menjadi solusi simbolis jika tidak disertai paket kebijakan komprehensif.
Baca juga: NEXT nilai WFH ASN perlu diimbangi dengan kebijakan pendukung
Menurutnya, tanpa langkah struktural, seperti diversifikasi energi atau insentif bagi pekerja, WFH belum bisa disebut sebagai transformasi budaya kerja yang berkelanjutan.
Dari perspektif sosiologis, katanya, alih fungsi rumah menjadi ruang kerja bukan lagi persoalan besar. Masyarakat memiliki pengalaman adaptasi sejak pandemi. Namun, risiko baru justru muncul pada praktik di lapangan yang berpotensi melenceng dari tujuan awal penghematan energi.
“Yang dikhawatirkan adalah mereka yang seharusnya WFH malah berubah menjadi work from anywhere (WFA). Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor, sehingga tujuan menghemat konsumsi bahan bakar tidak tercapai,” ujarnya.
Ia menambahkan, pergeseran ruang kerja otomatis memindahkan beban konsumsi energi dari korporasi ke rumah tangga. Biaya listrik, internet hingga kebutuhan pendukung kerja meningkat di tingkat keluarga.
Baca juga: Pemkot Cimahi atur proporsi WFH ASN 75 persen setiap hari Jumat
Karena itu, ia menekankan pentingnya keadilan kebijakan antara negara, perusahaan dan pekerja.
“Pemerintah perlu merancang paket kebijakan utuh, misalnya mengombinasikan WFH dengan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah. Negara kita juga belum siap sepenuhnya beralih ke energi terbarukan secara massal,” katanya.
Sementara itu, lanjutnya, WFH juga berpotensi memicu kecemburuan sosial. Pekerja lapangan tidak memiliki opsi bekerja dari rumah, sementara pelaku UMKM di sekitar perkantoran kehilangan konsumen harian. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan ekonomi.
Vina menegaskan pemerintah perlu menyusun pedoman profesi secara transparan serta mempertimbangkan ketimpangan infrastruktur digital antar-daerah. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan WFH berisiko memunculkan konflik horisontal di masyarakat.
“WFH bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh, justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru,” ujarnya.
Baca juga: Ketua DPR ingatkan WFH ASN tetap jaga produktivitas pelayanan publik
Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
