Jakarta (ANTARA) - Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran Prof Teuku Rezasyah menilai bahwa Indonesia dapat membantu mengatasi krisis di Gaza, Palestina, dan kawasan Timur Tengah, melalui dorongan RI untuk mereformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Jadi, sekarang alangkah baiknya nanti Pak Prabowo bicara (tentang) reformasi PBB, terutama sekali di Dewan Keamanan," kata Rezasyah saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu (15/9).
Dorongan tersebut dia sampaikan mengingat kekuatan PBB yang dinilai semakin lemah, sementara Amerika Serikat, melalui hak vetonya di Dewan Keamanan PBB, sering kali merusak resolusi damai untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, terutama di Gaza, Palestina.
"Jadi, walaupun dunia mengupayakan perdamaian di Timur Tengah, yang tidak hanya melibatkan Israel dan Palestina, tetapi juga negara-negara lain, tapi kelihatan bahwa Israel ini adalah sumber masalah. Israel dan Amerika adalah sumber masalah bagi tercapainya perdamaian abadi di Timur Tengah," kata Rezasyah.
Untuk itu, Rezasyah menilai Presiden Prabowo perlu mendorong perombakan Dewan Keamanan PBB sehingga dewan tersebut dapat menghasilkan resolusi damai yang lebih kuat dan dapat benar-benar diimplementasikan untuk perdamaian dunia.
Dalam mendorong reformasi DK PBB, Indonesia, kata Rezasyah, dapat menekankan penguatan komposisi DK PBB dengan penambahan 10 anggota baru, yang dipilih secara demokratis oleh Majelis Umum PBB, dan juga mendapat dukungan dari setengah anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Sepuluh anggota baru DK PBB tersebut dapat dipilih dari negara-negara dengan kriteria memiliki penduduk terbesar di dunia, luas wilayah terbesar di dunia, mewakili peradaban dunia, memiliki peran dalam perdamaian dunia, dan negara yang tumbuh secara demokratis dan terlibat dalam pembangunan dunia.
Setelah 10 anggota baru tersebut bergabung sebagai anggota tetap DK PBB, mereka mungkin hanya akan memiliki setengah hak suara atau veto dalam lima tahun pertama keanggotaan mereka di Dewan tersebut.
Namun demikian, melalui penguatan komposisi DK PBB tersebut, penyampaian hak veto terhadap sebuah resolusi diharapkan dapat dilakukan secara lebih ketat, sehingga hak veto satu anggota tertentu akan bisa digagalkan jika tidak didukung oleh setidaknya delapan veto atau mayoritas suara anggota lainnya.
"Jadi, kan anggotanya ada tambahan sepuluh. Tapi suara mereka setengah kan. Jadi kalaupun mereka bersatu, suara mereka lima. Lima suara baru dan lima suara lama. Tapi dari sepuluh veto tersebut, hanya Amerika Serikat yang ngaco kan. Jadi, dengan cara ini, pelan-pelan kita menarik Inggris dan Prancis untuk menjadi pemilik veto yang bertanggung jawab," katanya.
Rezasyah berharap, melalui reformasi dan penguatan komposisi DK PBB tersebut, penyelesaian damai untuk isu Palestina dan solusi dua negara antara Palestina dan Israel diharapkan dapat benar-benar dicapai.
Sementara itu, selain mendorong peran Indonesia dalam mereformasi DK PBB, Rezasyah juga mendorong penguatan kewenangan Sekretaris Jenderal PBB sehingga Sekjen PBB tidak hanya memberikan imbauan dalam suatu krisis, tetapi juga mampu menggerakkan pasukan keamanan, dan pasukan perdamaian PBB.
"Jadi, Sekjen itu jangan hanya sekadar menghimbau, tapi bisa juga menggerakkan pasukan keamanan, pasukan perdamaian PBB, ada atau tidak ada restu dari DK PBB, sepanjang dapat dukungan mutlak dari Majelis Umum PBB, ataupun setengah dari anggota tetap DK PBB," demikian katanya.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
