Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Lucius Karus menilai pidato Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin dalam Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2026 menunjukkan arah baru peran kelembagaan DPD sebagai representasi kepentingan daerah.
Menurut dia, pidato Sultan tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi juga memperlihatkan kepentingan daerah didorong menjadi bagian dari agenda kebijakan nasional.
“DPD mulai menemukan peran strategisnya. DPD tidak sekadar menyuarakan kepentingan daerah, tetapi berusaha menjembatani kepentingan daerah dengan agenda pembangunan nasional,” kata Lucius seperti keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Ketua DPD, imbuh dia, menggunakan pendekatan konstruktif karena tidak menempatkan pemerintah pusat dan daerah sebagai dua kepentingan yang berhadap-hadapan. Pusat dan daerah ditegaskan sebagai satu kesatuan dalam membangun Indonesia.
“Ini pendekatan yang menurut saya positif. DPD menjalankan fungsi representasi daerah, tetapi tidak dengan cara mempertentangkan daerah dengan pusat. Justru yang dibangun adalah sinergi agar kebijakan nasional benar-benar sampai dan dirasakan masyarakat di daerah,” katanya.
Selain itu, dia juga menyoroti perjuangan DPD terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan. Setelah diperjuangkan sejak 2017, RUU itu kini masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2026.
Menurut dia, RUU Daerah Kepulauan menjadi contoh aspirasi yang diperjuangkan secara konsisten oleh DPD hingga akhirnya mendapatkan dukungan untuk dibahas bersama pemerintah dan DPR.
“Ketika pemerintah juga memberikan respons positif, ini menunjukkan ada proses politik yang menghasilkan sesuatu bagi daerah,” katanya.
Bagi Lucius, momentum tersebut penting karena RUU Daerah Kepulauan tidak hanya menyangkut kepentingan sejumlah wilayah, tetapi juga berkaitan dengan peran negara mengelola pembangunan berdasarkan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan.
“Kalau regulasi ini nantinya benar-benar lahir dan memberikan afirmasi yang tepat bagi daerah kepulauan, maka itu bisa menjadi warisan penting. Di situ kita bisa melihat bahwa perjuangan DPD memiliki dampak yang konkret,” ucapnya.
Ia lebih lanjut menilai, pidato Sultan memperlihatkan upaya DPD untuk memperluas fungsi representasi daerah melalui agenda legislasi, pengawasan, dan pengawalan kebijakan pemerintah di daerah.
Dalam pidatonya, DPD menegaskan komitmen untuk memastikan agenda pembangunan nasional tidak hanya berhenti di tingkat pusat, tetapi terlaksana hingga provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, hingga wilayah terluar.
Tantangan ke depan, ucap Lucius, ialah memastikan gagasan-gagasan tersebut tidak berhenti menjadi narasi politik. Jika aspirasi daerah bisa terus dikawal hingga menjadi kebijakan, peran strategis DPD akan semakin terlihat.
“DPD akan semakin kuat kalau mampu menunjukkan bahwa representasi daerah bukan hanya soal berbicara atas nama daerah, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang membuat pembangunan lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.
Baca juga: Ketua DPD: Rakyat tetap cinta Indonesia meski dihantam berbagai krisis
Baca juga: Anggota DPD nilai pidato Ketua MPR menyejukkan dan relevan
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
