Surabaya (ANTARA) - Ada masa ketika pengawasan pemerintah identik dengan pemeriksaan setelah kegiatan selesai. Berkas dikumpulkan, angka dicocokkan, temuan dicatat, lalu rekomendasi diterbitkan.
Pola tersebut memang penting, tetapi memiliki kelemahan mendasar: kesalahan yang baru terdeteksi di kemudian hari kerap terlanjur menjadi beban biaya yang harus ditanggung publik.
Karena itu, pengawasan tidak semestinya selalu menunggu masalah muncul. Di sejumlah daerah, cara kerja pengawasan mulai bergeser dari sekadar memeriksa hasil menjadi mencegah risiko sejak awal. Hal serupa dikembangkan di Kota Surabaya, Jawa Timur melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP.
Inspektorat Kota Surabaya menempatkan 26 auditor untuk mendampingi perangkat daerah secara berkala, sejak program direncanakan hingga dilaksanakan dan dikendalikan. Setiap auditor menangani sekitar tiga perangkat daerah dengan pendampingan dan pemeriksaan rutin setiap bulan.
Langkah tersebut menunjukkan perubahan penting dalam fungsi pengawasan. Inspektorat tidak hanya datang untuk menemukan kesalahan, tetapi juga hadir lebih awal sebagai pemberi peringatan dan konsultasi. Dengan cara itu, persoalan diharapkan dapat diselesaikan ketika masih berupa risiko, bukan setelah berubah menjadi temuan.
Pendekatan tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menempatkan SPIP sebagai bagian integral kegiatan pemerintahan. Sistem itu mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.
Pengawasan yang baik dengan demikian bukan sekadar menemukan penyimpangan. Ia harus mampu menjawab di mana risiko muncul, mengapa risiko terjadi, dan bagaimana sistem mencegahnya sebelum merugikan masyarakat.
Baca juga: Dari asap ke senyap kota
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
