Jakarta (ANTARA) - Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan langkah Presiden Prabowo Subianto mengundang tokoh ulama dan organisasi masyarakat Islam di Istana Kepresidenan menjadi modal penting perkuat diplomasi keanggotaan di Board of Peace (BoP).
Lili menjelaskan setiap persoalan masalah yang menjadi perhatian bersama memang sebaiknya dikonsultasikan dengan para tokoh agama untuk mendapatkan masukan sehingga keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak kontraproduktif atau kontroversi.
"Bisa jadi dukungan para tokoh tersebut setelah mendengar penjelasan dari presiden mengapa menjadi bagian dari BoP. Dukungan itu tentu menjadi modal yang penting bagi Presiden dalam keanggotaan BoP tersebut," ujarnya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.
Dukungan para tokoh, kata dia, memberikan masukkan tentang sikap Indonesia dalam membela Palestina sebagai hal yang utama terkait mendukung kemerdekaan negara tersebut.
"Dengan adanya dukungan tersebut, tentu mendapatkan legitimasi mengemban tugas bahwa dalam BoP harus benar-benar dalam upaya membela Palestina sebagai bangsa yang memiliki hak untuk merdeka," katanya.
Lili juga menilai langkah Presiden Prabowo mengundang para tokoh, termasuk tokoh agama, dalam rangka untuk mendapatkan masukkan merupakan hal yang baik dalam berdemokrasi.
Sebelumnya, Presiden mengundang para tokoh agama terdiri atas ketua umum organisasi masyarakat (ormas) Islam, pengasuh pondok pesantren dan juga mubaligh untuk bersilaturahmi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/3).
Undangan tersebut dimaksudkan untuk menerima aspirasi elemen masyarakat dan memberikan penjelasan terkait keanggotaan di BoP maupun menjadi mediator terhadap negara-negara di Timur Tengah.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan para tokoh ulama dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3) mengatakan Presiden terbuka terhadap berbagai masukkan kritik terkait usulan agar Indonesia menangguhkan atau bahkan keluar dari keanggotaan BoP.
Nusron yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana itu mengatakan Presiden Prabowo berkewajiban untuk memberikan penjelasan secara utuh tentang posisi Indonesia dalam keanggotaan BoP.
"Kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak antikritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan," katanya.
Menurut Nusron, Presiden tidak pernah menutup diri dan mendengarkan segala masukan serta kritik yang disampaikan oleh berbagai pihak, dan pemerintah menilai bahwa forum seperti BoP masih menjadi sarana penting untuk mengupayakan perdamaian.
Ia juga mengatakan posisi pemerintah saat ini adalah menjadikan BoP sebagai bagian dari ikhtiar diplomasi Indonesia dalam mendorong terciptanya perdamaian.
Baca juga: Prabowo putuskan gabung BoP usai bicara dengan pimpinan negara Teluk
Baca juga: Prabowo kembali janji keluar BoP jika tak bantu Palestina merdeka
Baca juga: Jimly usul Prabowo tangguhkan keanggotaan BoP hingga konflik Iran reda
Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
