Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bersama United Nations Children's Fund (UNICEF) terus memperkuat sistem perlindungan anak dengan menggelar pelatihan panduan integrasi perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah untuk program Perlindungan Khusus Anak (PKA).
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rakyat Setda Provinsi Papua Setyo Wahyudi di Jayapura, Selasa, mengatakan pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana anak-anak merupakan aset paling potensial sebagai generasi penerus.
Baca juga: Gandeng UNICEF, Pemprov Papua beri pelatihan layanan perlindungan anak
"Untuk itu generasi Papua ini harus diberikan sistem perlindungan yang kuat, sehingga menjadi pribadi yang unggul bila hak-haknya, termasuk hak atas perlindungan dipenuhi secara utuh,” katanya.
Menurut Setyo, masih banyak anak di Tanah Papua yang menghadapi berbagai tantangan serius, seperti kekerasan, penelantaran, penyalahgunaan zat adiktif seperti lem aibon, serta eksploitasi seksual di ruang daring.
"Dengan kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak masih lemah dan perlu diperkuat secara sistematis, berbasis data," ujarnya.
Dia menjelaskan apalagi para peserta pelatihan tersebut melibatkan pemangku kepentingan dari kedua provinsi, yakni Papua dan Papua Barat, sehingga ini merupakan langkah penting untuk membangun sistem perlindungan anak yang lebih kuat melalui pengarusutamaan PKA ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan Renstra OPD.
"Apalagi, pelatihan ini sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak," katanya.
Baca juga: Peneliti: Perlu kebijakan khusus penuhi hak anak Papua
Baca juga: Anak-anak Papua kerap hadapi kekerasan fisik dan verbal
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Papua Aminuddin Muhammad Ramdan mengatakan perlindungan anak selama ini masih menjadi elemen kecil dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
“Kadang anggarannya sangat kecil, padahal permasalahan yang dihadapi sangat kompleks. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau telantar sering kali tidak mendapatkan pendampingan yang layak,” katanya
Menurut Aminuddin, untuk itu sangat penting perhatian serius terhadap program perlindungan anak.
"Kami akan terus mendorong pemerintah agar menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas. Jika ingin membangun generasi emas, maka semua hak anak, hidup, tumbuh kembang harus dipenuhi tanpa kecuali,” ujarnya.
Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
