Jombang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menyalurkan bantuan dan zakat produktif untuk masyarakat di Jombang dengan total Rp5,69 miliar, sebagai upaya mendorong kemandirian warga.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengemukakan pemerintah provinsi berkomitmen penuh untuk kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dengan berbagai program telah dibuat.
“Kami sejauh ini sudah keliling ke banyak daerah untuk menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat rentan. Program ini adalah bentuk komitmen Pemprov Jatim untuk fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat,” kata Gubernur dalam acara di UPT PSBR Dinsos Jatim, Sengon, Jombang.
Bantuan dan zakat produktif untuk masyarakat di Jombang tersebut terdiri dari delapan item bantuan, meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, bantuan asistensi sosial penyandang disabilitas (ASPD), BLT buruh pabrik rokok lintas wilayah, dan bantuan kewirausahaan inklusif produktif (KIP) pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Jawara.
Selain itu juga ada bantuan sosial KIP Putri Jawara, bantuan sosial KIP EKS PPKS Jawara, bantuan untuk operasional pendamping PKH, TKSK serta Tagana dan zakat produktif.
Baca juga: Pemprov Jatim tambah anggaran Rp43,19 miliar perluas bansos strategis
Baca juga: Kejari-IAD Kota Madiun gelar baksos untuk dhuafa dan pekerja informal
Rincian bantuan sosial yang disalurkan meliputi PKH Plus sebesar Rp2,538 miliar untuk 1.269 keluarga, bantuan ASPD sebesar Rp388 juta untuk 108 jiwa penyandang disabilitas berat, serta yang berbeda dari wilayah lain adanya BLT buruh pabrik rokok lintas wilayah sebesar Rp685 juta kepada 517 jiwa di Kabupaten Jombang.
Khusus untuk BLT buruh pabrik, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa Pemprov Jatim menyiapkan total anggaran Rp19,88 Miliar untuk 15.000 buruh pabrik di Jatim.
“Yang dibantu pemprov adalah yang pekerjanya lintas wilayah. Total penerima sebanyak 15.000 buruh tersebut tersebar di 182 perusahaan di 31 kabupaten/kota yang masing-masing akan mendapatkan BLT senilai Rp1.325.900,” kata dia.
Selain itu, Gubernur juga menyalurkan bantuan skema khusus untuk kemandirian ekonomi masyarakat, yaitu Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Jawara senilai Rp42 juta untuk 14 orang,
Kemudian bantuan sosial KIP Putri Jawara senilai Rp300 juta untuk 100 orang, bantuan sosial KIP EKS PPKS Jawara senilai Rp27 juta untuk sembilan orang dan zakat produktif senilai Rp5 juta untuk 10 orang penerima.
Baca juga: Masyarakat miskin dan miskin ekstrem terima bansos maksimal lima tahun
Baca juga: Mensos bertemu Ketua DEN matangkan sistem digitalisasi bansos
Khusus kepada masyarakat penerima bantuan KIP, Gubernur Khofifah berharap agar dapat menjadi pendorong dalam membangun kemandirian ekonomi. Khususnya bagi masyarakat yang ingin memulai usaha di berbagai level.
"Kepada penerima KIP Jawara dan zakat produktif, melalui program tersebut kita harapkan bisa membangun kemandirian di dalam melakukan ikhtiar mulai dari ultra mikro, mikro dan seterusnya, sehingga bisa menjadi pengantar kesejahteraan panjenengan semua," kata dia.
Juga turut disalurkan berupa biaya operasional penunjang dan tali asih kepada 146 orang pilar-pilar sosial Jatim seperti SDM PKH Plus, pendamping disabilitas, TKSK dan Tagana sebesar Rp565 juta.
Ada juga bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dialokasikan untuk tiga program strategis yaitu penguatan badan usaha milik desa (BUMDesa) sebesar Rp400 juta untuk empat desa, program Desa Berdaya sebesar Rp400 juta untuk empat desa, dan program Jatim Puspa sebesar Rp340 juta untuk dua desa.
Gubernur optimistis melalui berbagai bantuan yang diberikan ini ikhtiar bersama untuk mewujudkan Jatim yang semakin sejahtera akan tercapai.
Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan tersebut, sebab juga menjadi penyemangat bagi masyarakat.
"Semoga bantuan yang diberikan bisa memberikan manfaat bagi seluruh penerima di Kabupaten Jombang," kata Bupati.
Baca juga: Kemensos ajak partisipasi masyarakat koreksi dan usulan data bansos
Baca juga: Menko Muhaimin: Bantuan sosial harus bersifat pemberdayaan masyarakat
Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
