Kota Jambi (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi berupaya menenangkan massa unjuk rasa penolakan jalan khusus batu bara guna mencegah jalan lintas timur Sumatera Riau-Jambi tak berlarut macet total.
"Karena ini aspirasi masyarakat, nanti kita laporkan dulu ke pak gubernur. Kita minta aksi massa jangan sampai mengganggu mobilisasi di jalan lintas Sumatra Riau-Jambi," kata Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jambi Johansyah di Jambi, Sabtu.
Baca juga: Polresta Jambi bebaskan empat pendemo setelah unjuk rasa di DPRD
Menurutnya, barisan masyarakat yang menolak pembangunan penyimpanan sementara batu bara (stockpile) sudah diketahui oleh Gubernur Jambi.
Gubernur Jambi pada dasarnya siap memfasilitasi membahas kegelisahan masyarakat. Pemerintah pada dasarnya siap melakukan diskusi terkait permasalahan tersebut.
Johansyah berharap permasalahan itu segera bisa selesai. Pemerintah tetap berada di tengah, melindungi masyarakat, kemudian menjamin iklim investasi tetap berjalan di Provinsi Jambi.
Pemerintah memastikan tidak ada yang dirugikan, permasalahan masyarakat dan investasi harus tetap dipikirkan. Diharapkan pertemuan nanti ada titik temu.
"Mudah-mudahan, karena ini hari Sabtu, Minggu, dan Senin bisa dijadwalkan. Namun, permintaan masyarakat harus hari ini, saya berharap ini selesai dengan baik," ujarnya.
Baca juga: Unjuk rasa di Jambi bakar satu mobil Pemda, fasilitas kantor dirusak
Baca juga: Buruh di Jambi unjukrasa tolak RUU Cipta Karya
Kabag Ops Polresta Jambi Kompol Army Sevtiansyah di lokasi unjuk rasa mengatakan pihak kepolisian menerjunkan 130 personel mengawal unjuk rasa itu.
"Semoga cepat terurai, selesai dan aspirasi masyarakat tersampaikan," katanya.
Dari pantauan di lapangan, unjuk rasa membuat arus lalu lintas jalan lintas timur sumatera macet total.
Aksi yang dimulai dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB membuat kemacetan mengular hingga belasan kilometer.
Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
