Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus membangun sistem yang baik agar subsidi transportasi umum yang direncanakan menyasar 15 golongan tepat sasaran.
Rio di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta perlu membangun sistem verifikasi penerima manfaat berbasis KTP dan QR Code yang terintegrasi dengan kartu JakLingko dan terkoneksi dengan DTKS serta Dukcapil.
"Ini penting untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan mempercepat verifikasi secara aman dan efisien," katanya.
Selain itu, penggunaan teknologi seperti penerapan autentikasi biometrik dengan menggunakan sidik jari di halte utama juga perlu diterapkan.
Semua itu untuk memastikan bahwa program transportasi umum gratis yang dikhususkan bagi 15 golongan benar-benar sesuai dengan peruntukannya.
"Dashboard real-time juga harus dioperasikan oleh Dishub dan diaudit rutin oleh Bawasda untuk menjamin transparansi," ujarnya.
Baca juga: DKI siapkan layanan transportasi umum gratis untuk 15 golongan
Baca juga: MTI tekankan pentingnya subsidi layanan transportasi publik
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang berkoordinasi dengan dinas terkait di luar Jakarta untuk menyiapkan layanan transportasi umum secara gratis bagi 15 golongan masyarakat guna mendukung akses mobilisasi warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
"Kami terus berkoordinasi dengan dinas terkait di luar Jakarta. Saat ini, persiapan layanan transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat tengah kami siapkan," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo dalam keterangannya.
Adapun 15 golongan masyarakat penerima manfaat tersebut, yakni PNS Pemprov DKI Jakarta, pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni rusunawa, Tim Penggerak PKK dan karyawan bergaji setara UMP.
Nantinya, mereka dapat mendaftarkan diri melalui skema pendaftaran di bank.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
