Pemprov DKI upayakan 94 kelurahan miliki RPTRA

Jakarta (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta mengupayakan agar 94 kelurahan di ibu kota memiliki ruang publik terpadu anak (RPTRA) sehingga seluruh warga dapat merasakan manfaatnya.

"Dari 267 kelurahan di DKI Jakarta, 173-nya sudah memiliki RPTRA, 94-nya jadi tantangan untuk kami bisa mengakomodir agar bisa tersedia RPTRA yang manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat," kata Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Dinas PPAPP DKI Jakarta Hary Sutanto.

Dalam acara bertajuk "Ruang Ramah Keluarga di DKI Jakarta", di Jakarta, Jumat, dia mengatakan sejak 2015 sampai dengan saat ini, tersedia 324 RPTRA di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Dari jumlah tersebut, 77 RPTRA di antaranya berada di Jakarta Utara, 68 RPTRA di Jakarta Timur, 62 RPTRA di Jakarta Selatan, 58 RPTRA di Jakarta Barat, 50 RPTRA di Jakarta Pusat, dan 9 RPTRA di Kepulauan Seribu.

Hary menuturkan Jakarta sebagai kota global yang dinamis, menghadapi tantangan berupa keterbatasan ruang terbuka.

Baca juga: DKI berkomitmen tambah jumlah ruang publik terpadu ramah anak

RPTRA, sambung dia, hadir sebagai salah satu solusi strategis untuk menyediakan ruang bermain yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh keluarga, bahkan sekaligus mengakomodir kalangan disabilitas.

"Banyak masyarakat dan keluarga Jakarta yang tinggal di permukiman padat dengan lahan rumah yang amat sangat terbatas. RPTRA ini hadir sebagai salah satu solusi di mana anak-anak dapat bermain dengan aman, nyaman," tutur Hary.

Menurut dia, kehadiran RPTRA mengambil peran halaman rumah yang terbatas di Jakarta. Selain itu, RPTRA juga memungkinkan interaksi sosial, edukasi, rekreasi, dan hiburan dapat tumbuh secara berdampingan.

Untuk menjamin keamanan di ruang publik tersebut, kata dia, saat ini tersedia kamera pengawas (CCTV) di RPTRA dan petugas yang bekerja secara bergantian atau shift.

"Dari sisi keamanan, RPTRA harus hadir dalam memfasilitasi aman dan nyamannya aktivitas warga. Ada juga beberapa RPTRA yang ada layanan pos pengaduan untuk konsultasi terkait hal-hal yang memang perlu dikonsultasikan," ungkap Hary.