Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bengkulu menerima dan merampungkan persiapan pembangunan kantor penghubung di pulau terluar Indonesia di Bengkulu, Pulau Enggano.
"Alhamdulillah, lokasinya strategis untuk kantor penghubung provinsi. Kita sudah mendapatkan SKT-nya dari Pak Camat Enggano dan Pak Kades Apoho," kata Wakil Gubernur Bengkulu Mian di Bengkulu, Sabtu.
Wakil Gubernur Bengkulu Mian bersama sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Bengkulu, Ketua Forum Kepala Desa Apoho dan Camat Enggano telah meninjau lokasi rencana pembangunan kantor.
Lahan yang direncanakan untuk pembangunan kantor penghubung tersebut memiliki luas 391 meter persegi, dengan kondisi tanah yang dinilai cukup kuat untuk didirikan bangunan kantor.
Selain itu, lokasi lahan berada tidak jauh dari masjid dan permukiman warga, sehingga diharapkan para kepala daerah yang berkantor di lokasi itu nantinya dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Wakil Gubernur Mian optimis pembangunan Kantor Penghubung Provinsi Bengkulu di Desa Apoho tersebut segera direalisasikan pada 2026.
“Kita beri rekomendasi kepada pak gubernur agar segera dibangun pada tahun 2026. Yawahika (salam dalam bahasa Enggano),” ujarnya.
Camat pulau terluar Pulau Enggano Susanto menyatakan Enggano menyediakan lahan untuk pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Baca juga: Pemerintah siapkan Rp25 miliar cetak sawah baru di Pulau Enggano
Keberadaan kantor penghubung nantinya memudahkan baik gubernur, wakil gubernur, pejabat maupun ASN Pemerintah Provinsi Bengkulu berkantor di Pulau Enggano untuk melakukan kerja-kerja akselerasi pulau terluar dan monitoring perkembangan Enggano secara berkala.
Apalagi, sejak 4 bulan terakhir Pulau Enggano mengalami krisis, karena terisolasi dari wilayah Provinsi Bengkulu lainnya. Hal tersebut akibat dari tertutupnya pintu alur Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu oleh sedimentasi pasir.
Pendangkalan alur tersebut, membuat kapal dari dan ke Enggano tidak bisa berlabuh di Kota Bengkulu. Pemerintah Pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan pengerukan selama sebulan terakhir.
Akhirnya, dermaga Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu kembali terbuka, dan pada Senin 7 Juli 2025 kapal penyeberangan KMP Pulo Tello dari dan ke Enggano sudah bisa bersandar kembali di Pelabuhan Pulau Baai.
Oleh karena situasi krisis di Pulau Enggano tersebut serta upaya pemerintah dalam dalam menangani persoalan-persoalan di pulau terluar itu membuat Pemerintah Provinsi Bengkulu memutuskan agar pejabat seperti gubernur, wakil gubernur dan Bupati Bengkulu Utara berkantor secara bergantian di Enggano.
Baca juga: Pemprov Bengkulu fokus atasi krisis pendidikan di Pulau Enggano
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
