Banda Aceh (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh menyatakan bahwa pihaknya telah membangun 39.685 unit rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu di daerah itu selama kurun waktu lima belas tahun terakhir.
"Sejak 2008 hingga 2024, Pemerintah Aceh telah membangun 39.685 unit rumah layak huni di seluruh kabupaten/kota," kata Kepala Dinas Perkim Aceh, Aznal Zahri di Banda Aceh, Kamis.
Pernyataan itu disampaikan Aznal Zahri saat mengikuti rapat bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah terkait program pembangunan rumah layak huni di kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh.
Baca juga: Wamen PKP identifikasi 600 rumah di Aceh perlu direnovasi
Ia menyampaikan dari pembangunan 39.685 unit rumah layak huni tersebut, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,1 triliun.
"Total anggaran lebih dari Rp3,1 triliun. Penerima manfaat mencakup fakir, miskin, penyandang disabilitas, serta anak yatim dan piatu," ujarnya.
Tahun 2025, lanjut dia, Pemerintah Aceh kembali mengalokasikan pembangunan dua ribu rumah layak huni, dengan rencana anggaran sebesar Rp204 miliar. Sekarang sedang proses verifikasi calon penerima manfaatnya.
"Sudah 1.470 calon penerima diverifikasi, dan data penerima juga sudah dipublikasikan agar masyarakat dapat ikut mengawasi,” ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, Pemerintah Aceh juga telah mengusulkan tambahan dukungan pembangunan dari Pemerintah Pusat untuk membangun 100 ribu unit rumah dalam jangka panjang.
"Usulan ini juga sebagai upaya kita menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh," kata Aznal.
Sementara itu, Asisten III Sekda Aceh Muhammad Diwarsyah menyebutkan bahwa sebenarnya Pemerintah Aceh memiliki target pembangunan tiga ribu rumah layak huni untuk 2025, tetapi karena keterbatasan anggaran, hanya mampu mengalokasikan dua ribu unit.
Selain masyarakat umum, kata dia, kebutuhan rumah juga cukup mendesak bagi para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka GAM), berdasarkan data yang dimiliki kebutuhan mencapai 1.500 unit.
"Lebih dari 1.500 eks kombatan belum memiliki rumah layak huni, dan ini sudah terdata secara administratif. Maka, target awal kita untuk tahun ini tiga ribu rumah," kata Muhammad Diwarsyah.
Menanggapi hal tersebut, Wamen PKP, Fahri Hamzah menekankan pentingnya rumah tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai aset produktif yang menjadi dasar aktivitas ekonomi masyarakat.
Baca juga: Pangdam serahkan RTLH di pelosok Aceh
Baca juga: Kementerian PUPR rehab 6.250 rumah tidak layak huni di Aceh
“Pemerintah ingin rumah menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Maka, penting bagi daerah untuk memastikan rakyat memiliki tanah untuk tempat tinggal,” ujarnya.
Fahri mengungkapkan tahun ini Pemerintah Pusat menargetkan renovasi dua juta rumah di seluruh Indonesia, naik signifikan dari sebelumnya yang hanya mampu merenovasi sekitar 140 ribu unit per tahun.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah, termasuk Aceh, untuk menyatakan kesanggupan menyerap anggaran renovasi sebanyak mungkin.
“Kami sedang siapkan mekanisme teknis dan keuangan bersama Kemenkeu. Kami berharap Aceh bisa menyerap lebih banyak tahun ini. Khususnya daerah-daerah yang dulu terdampak tsunami,” kata Fahri Hamzah.
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
