Bapanas sebut program SPHP turunkan harga beras di 148 kabupaten/kota

2 hours ago 2

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah menurunkan harga beras secara signifikan di 148 kabupaten/kota, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan daya beli masyarakat.

"Data terbaru mencatat jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras bertambah dari 132 menjadi 148 daerah, seiring masifnya intervensi SPHP di berbagai daerah," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menegaskan capaian penyaluran beras SPHP menjadi bukti efektivitas program distribusi pemerintah yang berkomitmen menjaga stabilitas pangan nasional sekaligus memastikan masyarakat dapat dengan mudah mengakses kebutuhan pangan secara terjangkau.

"Artinya, penyaluran beras SPHP kita secara umum baik dan berdampak positif terhadap stabilitas pangan nasional. Tinggal kita jaga bersama dan beri perhatian khusus di 55 kabupaten/kota lainnya, yang masih mencatat kenaikan harga di atas satu persen," ujar Arief.

Selain intervensi beras, pemerintah juga menyalurkan stimulus ekonomi semester II 2025 berupa bantuan pangan beras 10 kilogram dan 2 liter minyak goreng per bulan selama dua bulan. Program itu ditujukan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada periode Oktober-November 2025.

"Penambahan minyak goreng dalam paket bantuan pangan diharapkan menjadi pemicu stabilisasi harga di pasar," jelasnya.

Sebagai bagian dari strategi menyeluruh, Bapanas juga menyiapkan program SPHP jagung dengan alokasi 52.400 ton yang akan mulai disalurkan pada akhir pekan ini.

Penyaluran ditujukan kepada 2.109 peternak mandiri skala mikro, kecil, dan menengah, hasil verifikasi bersama Kementerian Pertanian dan Bulog. Skema ini diharapkan mampu menekan gejolak harga pakan yang berimbas pada harga daging ayam dan telur.

Arief menegaskan pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp78 miliar untuk program ini dengan menetapkan harga penyaluran sebesar Rp5.500/kg.

"Langkah ini dilakukan agar harga pakan, khususnya jagung, tetap terkendali sehingga peternak rakyat bisa berproduksi lebih baik," ujarnya.

Dia menegaskan intervensi beras melalui SPHP, bantuan pangan, serta dukungan tambahan dari SPHP jagung akan terus diperkuat hingga akhir tahun.

Seluruh upaya itu diarahkan untuk mengendalikan inflasi pangan, memperkuat ketahanan pangan nasional, dan menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga global.

Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas Indra Wijayanto menambahkan realisasi distribusi beras Bulog saat ini rata-rata telah di atas 5.000 ton per hari.

Namun, percepatan distribusi perlu dilakukan agar sisa target sekitar 1,1 juta ton dapat terserap sepenuhnya hingga akhir tahun.

"Dengan sisa waktu 107 hari, distribusi harian perlu ditingkatkan mendekati 10 ribu ton per hari agar harga beras lebih stabil di hampir semua daerah," kata Indra dalam Rapat Koordinasi Inflasi di Kementerian Dalam Negeri.

Indra juga mengapresiasi instansi dan lembaga terkait yang turut memperkuat penyaluran beras, khususnya melalui gerakan pangan murah (GPM).

Menurutnya, peran pemerintah daerah juga sangat krusial dalam memperluas jangkauan intervensi.

"Jika setiap kelurahan menyelenggarakan GPM minimal seminggu sekali sesuai kebutuhan warganya, realisasi target distribusi akan lebih mudah dicapai," ujar Indra.

Sementara itu, berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional yang dilansir di Jakarta, Selasa, harga beras premium mencapai Rp16.009 per kg, beras medium Rp13.879 per kg, dan beras SPHP Rp12.569 per kg.

Baca juga: Mentan instruksikan Bulog buka akses penuh beras murah ke masyarakat

Baca juga: Pemerintah gencarkan distribusi beras SPHP untuk permudah masyarakat

Baca juga: Bapanas: Harga beras SPHP tetap lebih murah dari HET beras medium

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |