Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara barat meminta agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) bermasalah ditutup agar tidak merugikan peserta didik.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram Yusuf di Mataram, Kamis, mengatakan SPPG yang kedapatan berulang kali melakukan kesalahan fatal dalam menyediakan makanan bagi siswa hendaknya diusulkan untuk ditutup.
"Kalau memang ada SPPG yang sudah berulang kali membuat kesalahan seperti itu ya ditutup saja. Kami sebagai penerima manfaat berhak mengusulkan itu jika penyaluran makanan tidak sesuai dan membahayakan kesehatan siswa," katanya.
Hal tersebut disampaikan menyikapi adanya temuan makan MBG yang dinilai tidak layak konsumsi di beberapa sekolah selama Ramadhan 1447 Hijriah. Seperti puding basi di SDN 2 Cakranegara, kurma rusak dan sudah berulat di SMPN 2 Mataram, bahkan temuan apel busuk di SDN 34 Ampenan.
Baca juga: BGN: Insentif SPPG terintegrasi dalam pagu Rp15 ribu per menu MBG
Terhadap kondisi itu, Disdik mengimbau kepada seluruh kepala satuan pendidikan di Kota Mataram untuk tidak segan melapor jika menemukan kejanggalan atau kualitas makanan yang buruk.
"Pihak sekolah adalah penerima manfaat yang berhak mendapatkan kualitas terbaik," katanya.
Menurut dia, persoalan teknis penyaluran dan kualitas makanan merupakan tanggung jawab penuh dari pihak penyedia, dalam hal ini SPPG, serta di bawah pengawasan Dinas Kesehatan dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Sementara sejauh ini tidak ada garis koordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan, sebab SPPG langsung mengantar ke sekolah-sekolah.
Baca juga: BGN minta SPPG putus kerja sama dengan mitra yang "mark up" bahan MBG
"Tugas kami hanya menyediakan data jumlah siswa dan sekolah mana saja yang menjadi sasaran penyaluran," katanya.
Karena itu, sejauh ini laporan resmi terkait penyajian MBG yang tidak sesuai yang masuk ke Dinas Pendidikan masih minim.
"Sering kali, kami terlambat menerima laporan adanya MBG bermasalah. Termasuk temuan di SDN 2 dan SMPN 2 Mataram itu," katanya.
Terhadap kondisi itu, tambah Yusuf, Dinas Pendidikan berencana untuk segera bersurat dan berkoordinasi dengan instansi terkait guna mengevaluasi kinerja penyedia program MBG agar kejadian serupa tidak terulang kembali, agar apa yang menjadi target pemerintah menciptakan generasi emas 2045 bisa tercapai.
Baca juga: Pemkot Cimahi pastikan pasien keracunan MBG ditangani dengan baik
Pewarta: Nirkomala
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
