Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menegaskan komitmen untuk memperkuat ketahanan siber, yang mencakup kemampuan untuk beradaptasi dan bertahan dalam menghadapi tantangan, serangan, maupun perubahan besar dalam dunia siber.
"Ketahanan, sebagaimana saya pahami, adalah kemampuan untuk beradaptasi dan bertahan saat kita menghadapi tantangan, serangan, atau perubahan besar," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Ismail dalam simposium tentang ketahanan siber yang diadakan di Jakarta pada Kamis (26/6).
Sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian yang diterima di Jakarta, Jumat, dia mengemukakan bahwa kemajuan pesat teknologi juga menghadirkan risiko dan tantangan baru, mulai dari ancaman siber hingga pergeseran nilai akibat pemanfaatan teknologi yang tidak seimbang.
"Di balik sisi terang digitalisasi dan segala keuntungannya, terdapat sisi gelap yang harus kita waspadai. Kita harus menjawab keduanya secara bersamaan," katanya.
Baca juga: Kemkomdigi gandeng BSSN untuk bantu pemda kelola keamanan siber
Menurut Ismail, digitalisasi dapat mendatangkan manfaat optimal kalau penggunaannya dilakukan dengan memperhatikan batas-batas etika, budaya, dan nilai kebangsaan.
"Kita tidak kekurangan kreativitas. Tetapi, kita harus tahu di mana batasnya. Etika, budaya, dan nilai adalah bagian dari batasan itu," katanya.
Dia mengemukakan pentingnya menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan-tantangan pada era digitalisasi.
"Pendidikan bukan hanya membangun kompetensi, tetapi juga menanamkan nilai dan membentuk ketahanan terhadap era digital," katanya.
Baca juga: Menkomdigi sebut ruang siber sebagai medan baru pertahanan nasional
Ismail menjelaskan pula bahwa dalam proses digitalisasi, pemerintah bertindak sebagai pengorkestra berbagai pemangku kepentingan untuk menghadirkan ruang tumbuh yang sehat bagi inovasi tanpa mengorbankan nilai kebangsaan.
"Pemerintah harus menjadi pengorkestra yang mampu menyelaraskan komitmen, strategi, dan agenda para pemangku kepentingan. Salah satu peran utamanya adalah menciptakan kebijakan dan regulasi yang tepat dan mempercepat transformasi," katanya.
Ismail menyampaikan bahwa transformasi digital tidak semata ditujukan untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi, tetapi juga meningkatkan martabat dan kedaulatan bangsa.
Baca juga: Menkomdigi minta ASN jadi penggerak transformasi digital
Baca juga: Sekira 10.000 pekerja dan UMKM di Indonesia dapat pelatihan AI
Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
