Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyatakan optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dapat melampaui 5,4 persen.
Keyakinan itu timbul seiring terjaganya stabilitas makro dan berkurangnya tekanan global yang membayangi perekonomian sepanjang beberapa tahun terakhir.
"Pemerintahan sudah berjalan satu tahun, dan alhamdulillah perekonomian masih dalam situasi yang baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi kita 5 persen sudah tujuh tahun, artinya Indonesia tumbuh 35 persen dalam tujuh tahun di tengah ketidakpastian global dan berbagai krisis yang sudah kita lalui, termasuk perang tarif," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Airlangga menjelaskan bahwa tekanan global sepanjang 2025 telah banyak diantisipasi dan kini semakin terkendali.
Baca juga: BI proyeksikan ekonomi Jakarta tumbuh lebih tinggi di tahun 2026
Stabilitas makro tetap terjaga, terlihat dari perbaikan kepercayaan konsumen, PMI manufaktur yang bertahan di level ekspansif, serta penguatan pasar keuangan.
Nilai tukar dan inflasi juga berada dalam batas aman. Di sisi lain, realisasi investasi telah mencapai lebih dari Rp1.400 triliun dengan target Rp1.900 triliun hingga akhir tahun.
"Berbagai faktor ketidakpastian itu sudah priced-in di tahun ini. Headwind yang berat sudah kita lewati. Karena itu outlook 2026 lebih optimistis, dan kita berharap pertumbuhan di atas 5,4 persen. Tidak ada risiko yang seberat perang Ukraina, Gaza, COVID-19, maupun perang tarif, semuanya sudah dilampaui Indonesia," ungkap Menko Airlangga.
Selain prospek pertumbuhan, Airlangga juga memaparkan strategi penguatan diplomasi ekonomi Indonesia di tingkat global.
Baca juga: Dampak Klasterisasi PNM dirasakan nasabah, usaha kian tumbuh, ekonomi keluarga menguat
Pemerintah mendorong implementasi kesepakatan tarif 19 persen dengan Amerika Serikat (AS), mempercepat proses aksesi Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP), memperluas ruang partisipasi dalam BRICS+, serta melanjutkan langkah menuju keanggotaan penuh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Transformasi digital juga menjadi agenda utama melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), perluasan transaksi mata uang lokal, dan perluasan interoperabilitas QRIS lintas negara.
Pada aspek domestik, lanjut Airlangga, pemerintah kembali menekankan percepatan reformasi struktural, terutama melalui deregulasi dan penyederhanaan perizinan.
Mekanisme service level agreement telah diterapkan untuk meningkatkan kepastian proses perizinan, sementara Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) terus diperkuat untuk menyelesaikan hambatan lintas kementerian.
Baca juga: Kemenko Perekonomian: IEU-CEPA modal ekonomi tumbuh delapan persen
Adapun dalam Closed-Door Dialogue: C-Suite Forum pada rangkaian Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025 di Jakarta, Airlangga menyampaikan di sektor energi, pemerintah fokus mengembangkan ekosistem energi hijau, termasuk Green Super Grid, Carbon Capture and Storage (CCS/CCUS), serta perluasan PLTS berbasis desa.
Diskusi dengan para CEO dan pelaku usaha itu berlangsung dinamis, mencakup masukan mengenai penguatan pasar keuangan, percepatan deregulasi, serta kebutuhan kepastian hukum dan arah kebijakan energi terbarukan.
Airlangga menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor terus diperkuat untuk meningkatkan daya saing nasional dan memastikan transformasi ekonomi berjalan efektif serta memberikan manfaat luas bagi dunia usaha.
Baca juga: Wadirut MIND ungkap strategi keluar dari "middle-income trap"
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
