Tanjung Selor, Kaltara (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjalin kerja sama internasional untuk mengelola dan merehabilitasi hutan mangrove.
Kerja sama itu kata Direktur Rehabilitasi Mangrove, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kemenhut, Nikolas Nugroho Surjobasuindro, dilakukan karena Pemerintah Indonesia menyadari adanya keterbatasan-keterbatasan dalam pengelolaan mangrove.
“Pengelolaan mangrove tentunya membutuhkan pendanaan yang tidak kecil. Sehingga kita menjalin kerja sama dengan berbagai institusi atau negara lain secara internasional untuk berinvestasi atau memberikan kontribusinya terhadap pengelolaan mangrove di Indonesia,” ujarnya di Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara, Kamis.
Salah satu program yang dilaksanakan Kemenhut, sebutnya, yaitu Forest Programme (FP) VI yang merupakan kerja sama bilateral Indonesia-Jerman dan itu telah berlangsung lama dalam memfasilitasi konservasi, restorasi, serta pengelolaan pilot mangrove untuk mendukung kelestarian mangrove di Indonesia.
Baca juga: Indonesia perkuat kepemimpinan kehutanan global dalam FCLP London
“Salah satunya adalah FP VI yang founding donornya adalah KfW Development Bank (bank pembangunan Jerman),” katanya.
KfW Jerman ini, lanjutnya, sudah banyak membantu Indonesia mulai dari FP I, sekarang FP VI dan nanti ke depan akan ada FP VII dengan bidang yang berbeda-beda.
“Khusus untuk mangrove, ini difasilitasi dan diakomodasi dalam FP VI dengan kegiatannya mengambil lokasi sasaran di empat provinsi dan salah satunya adalah Provinsi Kaltara,” ungkapnya.
Karena itu, kata Nikolas, Kemenhut berharap bahwa dengan adanya dukungan dari FP VI ini nantinya bisa mendukung pemulihan ekosistem mangrove di Indonesia.
Pewarta: Agus Salam
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
