Jakarta (ANTARA) - Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) meminta pemerintah untuk meninjau ulang besaran anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi bisa memperkuat Program Indonesia Pintar (PIP).
"Anggaran pendidikan yang saat ini dialokasikan untuk Program MBG perlu ditinjau ulang, dengan membuka opsi pemanfaatannya untuk memperkuat PIP, baik melalui peningkatan besaran bantuan maupun perluasan jangkauan penerima," kata Koordinator GRIPS YAPPIKA ActionAid Hardiyanto dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Hal itu dikatakannya menanggapi kasus anak mengakhiri hidup di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.
Menurut Hardiyanto, upaya memperkuat PIP ini penting agar kebutuhan dasar pendidikan anak-anak dari keluarga miskin dapat dipenuhi secara langsung dan berkelanjutan.
Baca juga: DPR sebut insiden di NTT "pukulan berat", Komisi X segera telusuri
Selain itu, pemerintah juga diminta meningkatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar mencukupi kebutuhan siswa dan memastikan transparansi penggunaannya.
"Pemerintah harus meningkatkan dana BOS, ungkap penyalahgunaan dana BOS. Perbaiki PIP agar tepat sasaran," kata Hardiyanto.
Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepanjang tahun 2024-2025, sebanyak 12 persen sekolah masih menyalahgunakan dana BOS.
Begitupun dengan PIP, temuan YAPPIKA menunjukkan terjadi berbagai penyimpangan PIP, mulai dari pemotongan dana hingga pendaftaran seluruh siswa tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi, sehingga peluang anak miskin memperoleh bantuan semakin kecil, dengan dalih menghindari komplain orang tua.
Baca juga: Insiden di NTT, Istana: Kepala desa harus pantau aktif kelompok rentan
"Praktik-praktik seperti ini membuat peluang anak miskin mendapatkan dana PIP semakin kecil. Uang sebesar Rp450.000 per tahun untuk siswa SD juga relatif kecil untuk mendukung kegiatan bersekolah selama setahun, khususnya bagi mereka yang benar-benar hidup dalam kemiskinan ekstrem seperti keluarga YBS ini," kata dia.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
