Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan membentuk Tim Akselerasi Percepatan Program Prioritas yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Tim ini dibentuk guna memastikan realisasi anggaran program prioritas Presiden Prabowo berjalan lebih optimal.
"Nanti Pak Menko (Airlangga Hartarto) dengan kami, dengan satu menteri (Rosan Roeslani) lagi akan membentuk Tim Akselerasi Percepatan Program Prioritas supaya semua programnya bisa berjalan dengan baik," kata Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Jumat.
Tim ini akan fokus pada program-program yang selama ini terhambat, terutama dalam penyerapan anggaran dan efektivitasnya dalam mendorong pembangunan.
"Jadi selama ini yang macet-macet akan kita lancarkan, dan dana-dana saya yang nganggur akan saya optimalkan untuk pembangunan sesuai dengan petunjuk Pak Menko juga," kata dia.
Purbaya menerangkan, kerja tim nantinya bukan sekadar memberikan dampak jangka pendek. Ia juga memastikan upaya percepatan akan menghasilkan efek jangka panjang yang signifikan terhadap perekonomian nasional.
Lebih lanjut, menanggapi realisasi penerimaan pajak hingga semester I yang masih terkontraksi, menurut Purbaya perlambatan belanja negara memang turut memengaruhi kinerja penerimaan.
"Makanya kita menciptakan program pembangunan percepatan ini kan. Karena mungkin kuartal III agak lambat sedikit, belanjanya dan ekonomi agak melambat. Tapi saya yakin bulan Oktober, November, Desember semuanya akan berbalik arah," tuturnya.
Dirinya optimistis target penerimaan dan pertumbuhan ekonomi masih bisa tercapai, meski jika realisasi tetap di bawah perkiraan, pemerintah masih memiliki ruang fiskal yang memadai.
“Kalau itu jalan, semua program ini jalan, saya yakin target-targetnya akan tercapai dan pertambahan ekonomi akan setinggi yang kita prediksi sebelumnya,” tutupnya.
Adapun Presiden RI Prabowo Subianto telah menetapkan delapan program prioritas untuk tahun 2026.
Program pertama adalah penguatan ketahanan pangan dengan alokasi dana Rp164,4 triliun.
Kedua, ketahanan energi dengan anggaran Rp402,4 triliun.
Ketiga, program makan bergizi gratis (MBG) senilai Rp335 triliun.
Keempat, program pendidikan dengan total anggaran Rp757,8 triliun.
Kelima, program kesehatan yang dialokasikan Rp244 triliun.
Keenam, program koperasi desa/kelurahan Merah Putih sebesar Rp181,8 triliun.
Ketujuh, pertahanan semesta dengan dana Rp424,8 triliun.
Kemudian kedelapan, program percepatan investasi dengan dukungan APBN Rp530 triliun serta tambahan dari Danantara sebesar Rp720 triliun.
Baca juga: Mendagri ungkap peran Kemendagri kawal program prioritas nasional
Baca juga: Pakar: Delapan program prioritas RAPBN 2026 selaras Asta Cita
Baca juga: Kemenekraf siap dukung program prioritas Presiden Prabowo
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
