Jakarta (ANTARA) - Pemerhati telekomunikasi Heru Sutadi menilai kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri untuk membangun standar keamanan platform gim yang lebih baik, sehingga anak-anak dapat terlindungi saat mengaksesnya.
"Pemerintah perlu memberlakukan regulasi ketat, seperti verifikasi usia wajib dan sanksi bagi platform yang gagal melindungi anak. Kolaborasi industri untuk standar keamanan yang lebih baik, juga penting," kata Heru saat dihubungi ANTARA, Senin.
Dia menekankan pentingnya platform memenuhi standar keamanan pengguna, terutama bagi yang masih di bawah umur.
Baca juga: KPAI temui siswi kelas 8 SMP tak naik kelas karena kecanduan gim
Menurutnya, pemerintah senantiasa mendukung kemajuan industri gim lokal selama para pelakunya mengikuti ketentuan dan regulasi yang berlaku.
"Kalau dinilai melanggar UU ITE dan PP Tunas jangan sungkan diblokir sementara, dan dibuka lagi kalau mereka mematuhi aturan regulasi baik UU maupun PP Tunas. Industri gim kan, apalagi lokal, didukung (pemerintah) sepanjang mereka patuhi aturan," ujarnya.
Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute itu menyoroti bahwa standar komunitas di beberapa platform gim sering kali belum efektif karena lemahnya verifikasi usia. Hal ini memungkinkan anak-anak mengakses konten dewasa atau berinteraksi dengan orang asing tanpa pengawasan memadai.
Menurut Heru, pemerintah perlu memberlakukan regulasi ketat, termasuk verifikasi usia wajib dan sanksi tegas bagi platform yang gagal melindungi anak.
Baca juga: KPAI minta Komdigi investigasi korban dampak negatif gim Roblox
Selain itu, peran masyarakat, terutama orang tua, dinilai krusial dalam menggunakan fitur kontrol orang tua, memantau aktivitas anak, serta mengedukasi mereka tentang potensi bahaya di ruang digital.
Oleh karena itu, kolaborasi industri untuk membangun standar keamanan yang lebih baik juga harus diiringi mekanisme pelaporan konten berbahaya yang efektif serta upaya di tingkat keluarga seperti komunikasi terbuka antara orang tua dan anak.
Untuk memperkuat perlindungan pengguna saat mengakses konten gim, Heru menyarankan sejumlah langkah tegas bagi pemerintah.
Pertama, memberlakukan verifikasi usia berbasis identitas resmi untuk mencegah akses anak di bawah umur ke konten dewasa. Kedua, mewajibkan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk moderasi konten secara proaktif, guna mendeteksi materi berbahaya sebelum dilaporkan pengguna.
Ketiga, menjatuhkan sanksi berat, seperti denda atau pembatasan operasional, bagi platform yang tidak memenuhi standar keamanan anak.
Keempat, memastikan platform mematuhi seluruh ketentuan perlindungan anak sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas. Kelima, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) perlu menggelar kampanye edukasi nasional yang menyasar orang tua dan anak agar memahami cara bermain gim secara aman.
“Dengan regulasi ketat dan edukasi yang kuat, paparan negatif terhadap anak dapat diminimalkan, sekaligus tetap mendukung kreativitas positif yang ditawarkan platform,” kata Heru.
Baca juga: KPAI minta pemerintah blokir gim Roblox jika terbukti langgar UU
Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
