Jombang (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara masih melakukan edukasi ke pondok pesantren sebagai upaya membina sekaligus mencegah praktik perundungan di kalangan santri.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Yahya Cholil Staquf mengemukakan berbagai macam kasus yang dianggap tidak mudah seperti perundungan harus dicarikan solusi.
"Kasus yang kita anggap merupakan penyimpangan ini terjadi karena keadaan yang tidak memadai. Untuk itu diperlukan strategi komprehensif yang tentu saja harus melakukan penyadaran juga, reedukasi ke pesantren tentang pendidikan berasrama," katanya saat ke Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu.
PBNU, kata dia, telah membentuk satuan tugas khusus yang membahas berbagai masalah di pesantren termasuk perundungan. Dari hasil evaluasi sementara, dinilai bahwa pesantren masih belum cukup kuat beradaptasi dengan realitas yang ada di masyarakat.
Baca juga: Kemenko PMK dorong transformasi pesantren jadi lebih maju
"Kami sudah bentuk satgas khusus dan melakukan kajian. Kami dapati kesimpulan, walaupun kajian belum selesai bahwa pesantren belum cukup kuat beradaptasi dengan konteks realitas baru di tengah masyarakat," kata dia.
Pihaknya prihatin dengan berbagai laporan adanya praktik perundungan di pesantren. Masalah ini menjadi perhatian serius oleh PBNU, sehingga harus dicarikan solusinya.
Ia mengatakan masyarakat saat ini berkembang sedemikian rupa termasuk hubungan antara pesantren dengan masyarakat yang juga berubah sehingga pesantren kurang lebih hanya bisa mengandalkan sumber daya yang dimiliki sendiri. Hal ini menjadikan minimnya dukungan dari luar.
Menurut dia, kondisi ini tidak seperti masa lalu, ketika pesantren menjadi wahana komunitas sehingga semua kebutuhan didukung sumber daya berkualitas. Namun, hal itu tidak bisa diharapkan lagi.
Baca juga: PBNU perkuat diplomasi peradaban dan konsolidasi diaspora NU
Padahal, di sisi lain minat belajar dengan model pesantren kuat sekali sehingga banyak pesantren ada mereka masih terus berdiri.
Kemampuan untuk menyediakan fasilitas juga menjadi sangat minim dan akibatnya tidak memenuhi standar, sehingga hal ini turut menciptakan keadaan yang menjadikan mungkin berbagai macam kasus tentang perundungan.
Selain itu, saat ini juga harus memikirkan tentang standar termasuk fasilitas infrastruktur yang memadahi di pesantren dengan melakukan perbaikan sebagaimana standar dari model kelembagaan yang ada.
Ia menyebut jumlah pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama hingga 42 ribu pesantren tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan jumlah santri lebih dari 5 juta santri.
Baca juga: Ketum PBNU bertemu pejabat tinggi Jerman bahas kolaborasi kemanusiaan
Pemerintah, kata dia, juga harus memperhatikan kondisi pesantren di Indonesia, sebab banyak di dalamnya generasi muda yang belajar menimba ilmu.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno saat di Jombang menegaskan bahwa pemerintah sangat perhatian pada pendidikan.
Sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto, pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul harus diutamakan baik mereka yang sekolah di lembaga formal maupun informal.
"Pengembangan sumber daya manusia unggul dimana pun anak Indonesia berada, sekolah formal maupun informal, di sekolah umum maupun sekolah keagamaan, di kota maupun di pinggiran semua harus mendapatkan pelayanan maksimum di bidang pendidikan," kata dia.
Pratikno menambahkan anak-anak juga harus sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara moral dan juga mempunyai kompetensi yang relevan.
Baca juga: Presiden Prabowo dan NU kolaborasi perkuat MBG dan Keluarga Maslahat
Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
