Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menegaskan solusi dua negara (two-state solution) yang kembali ditegaskan dalam sidang Majelis Umum PBB harus diterjemahkan oleh seluruh negara, termasuk pemerintah Indonesia demi terciptanya perdamaian di Palestina.
"Jika tidak dilakukan langkah konkret, deklarasi ini hanya akan menjadi simbol diplomasi tanpa memberikan dampak bagi rakyat Palestina yang hingga kini masih mengalami penjajahan, penindasan, dan genosida apabila tidak ada langkah nyata selanjutnya dari PBB dan dunia Internasional." Kata Sukmata dalam keterangan tertulis kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Menurut Sukamta, Hamas sebagai bagian dari faksi perlawanan Palestina kini menyambut baik deklarasi PBB dengan tawaran solusi dua negara di mana menekankan tuntutan mereka mulai dari gencatan senjata permanen, penghentian blokade, pertukaran tahanan, penghentian pembangunan pemukiman ilegal, hingga penarikan Israel dari Gaza harus diwujudkan.
Baca juga: Dipuji Trump saat pidato, Prabowo: Itu gaya saya
“Kita melihat Hamas telah menegaskan sikap politiknya. Artinya, dunia internasional tidak bisa lagi menutup mata. Deklarasi PBB harus diikuti mekanisme implementasi yang jelas, termasuk penghentian kejahatan Israel dan pengakuan penuh atas kedaulatan Palestina,” tegas Sukamta.
Dia melanjutkan, dukungan terhadap langkah solusi dua negara ini pun semakin mungkin terjadi mengingat sudah banyak negara yang mengakui keberadaan Palestina.
"Pengakuan atas Palestina menunjukkan adanya pergeseran sikap global terhadap isu Palestina. Momentum ini harus dilanjutkan dengan langkah nyata salah satunya tawaran Presiden Prabowo untuk mengirimkan pasukan Indonesia dalam misi perdamaian dibawah PBB," kata dia.
Karenanya, Sukamta berharap pemerintah Indonesia akan terus melakukan langkah politik luar negri guna mengimplementasikan solusi dua negara demi kemerdekaan Palestina.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
