Markas PBB, New York (ANTARA) - Kekurangan pendanaan bantuan untuk Gaza telah memicu pengurangan di berbagai layanan sehingga memaksa warga yang mengalami krisis air memilih antara menjaga kebersihan atau memenuhi kebutuhan air minum.
Demikian disampaikan badan-badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (4/6).
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/OCHA) melaporkan hingga hampir pertengahan 2026, dana sebesar 4,1 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp18.039) yang dibutuhkan untuk penggalangan dana tahunan bagi Gaza dan Tepi Barat baru terpenuhi kurang dari 15 persen.
"Akibatnya, kemampuan para mitra kemanusiaan untuk merencanakan, menempatkan bantuan lebih awal, dan memberikan respons secara efektif melemah pada saat sebagian besar dari 2,1 juta penduduk Gaza masih mengungsi dan sangat bergantung pada layanan mereka," kata OCHA dalam pembaruan berita kemanusiaan hariannya.
OCHA menyebutkan hingga akhir Mei, kekurangan dana telah memaksa empat mitra kemanusiaannya mulai menghentikan secara bertahap distribusi air menggunakan truk tangki di Gaza. Kondisi itu membuat lebih dari 330.000 orang di 250 lokasi berisiko kehilangan sumber utama air minum mereka.
Dana Anak-Anak PBB (United Nations Children's Fund/UNICEF) memperingatkan bahwa kelangkaan air memaksa banyak keluarga menghadapi dilema antara menggunakan air untuk diminum atau untuk menjaga kebersihan demi mencegah penyebaran penyakit.
Menurut OCHA, jumlah makanan yang disediakan oleh para mitra kemanusiaan hingga pekan lalu mencapai sekitar 678.000 porsi per hari, turun dari 1,5 juta porsi per hari pada pertengahan Maret.
Layanan lain yang turut terdampak mencakup dukungan bagi pemulihan sektor pertanian, pengelolaan lokasi, pendidikan serta pembukaan kembali ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan.
"Karena semakin banyak layanan akan terhenti tanpa adanya pendanaan tambahan, para pekerja kemanusiaan mendesak para donor untuk segera meningkatkan dukungan mereka. Negara-negara anggota PBB juga didesak untuk mendorong penghapusan pembatasan yang diberlakukan Israel yang terus menghambat upaya bantuan," sebut OCHA.
Di Tepi Barat, OCHA menyatakan pelecehan dan intimidasi sistematis oleh pemukim Israel telah memaksa 27 keluarga penggembala meninggalkan kawasan tempat tinggal mereka di dekat mata air Ein Fera'a di Hebron, setelah para pemukim mengambil alih sebuah bukit di kawasan sekitar.
Komunitas yang berjumlah 125 orang itu mencakup tiga penyandang disabilitas dan lebih dari 20 penderita penyakit kronis.
Pemindahan paksa tersebut terjadi dalam kurun waktu dua pekan yang berakhir pada Selasa (2/6). Hingga saat ini, UNICEF telah memberikan paket kebutuhan bayi, perlengkapan hiburan, serta perlengkapan kebersihan kepada mereka.
OCHA menyebut bantuan tambahan sedang disiapkan, termasuk makanan, tenda, peralatan dapur, layanan kesehatan, dan uang tunai.
OCHA menyatakan komunitas tersebut merupakan komunitas Palestina ke-46 yang seluruh penduduknya terpaksa mengungsi sejak Januari 2023 akibat kekerasan pemukim dan pembatasan akses terkait.
Secara keseluruhan, lebih dari 6.000 warga telah mengungsi dengan cara serupa sejak Januari 2023, termasuk lebih dari 2.000 orang sejak Januari 2026 saja.
Pewarta: Xinhua
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
