Jakarta (ANTARA) - Pakar Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Ardli Johan Kusuma memandang perlu mendukung usulan mengenai manajemen krisis kesehatan dalam pemilihan umum (pemilu).
Ardli menyampaikan pernyataan tersebut sebagai respons terhadap Kertas Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM Petugas Pemilu oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai rekomendasi untuk penyelenggaraan pemilu ke depannya.
"Perlu didukung realisasinya mengingat dalam beberapa kali, berbagai pelaksanaan pemilu di Indonesia telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari para pelaksana tugas pemilu yang mayoritas karena kelelahan," kata Ardli saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa penyelenggara pemilu harus bisa mengupayakan pencegahan serta mempersiapkan infrastruktur penanganan jika terjadi masalah kesehatan pada pelaksanaan pemilu.
"Misalnya, dengan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mengerahkan nakes di setiap puskesmas yang ada di setiap area kecamatan," ujarnya.
Menurut dia, apabila mempersiapkan manajemen krisis kesehatan dengan baik, ke depannya dapat meminimalkan jatuhnya korban jiwa dari pelaksana tugas pemilu.
Sebelumnya, Komnas HAM di Jakarta, Rabu (15/1), merekomendasikan adanya manajemen krisis kesehatan melalui pembangunan kapasitas petugas pemilu dengan memberikan materi bantuan hidup dasar dalam bimbingan teknis.
Baca juga: Wapres: Pandemi COVID-19 tunjukkan manajemen kesehatan masih lemah
Baca juga: Komnas HAM sebut manajemen krisis kesehatan dalam pemilu diperlukan
Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
