Yogyakarta (ANTARA) - Pakar pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Innaka Ageng Rineksane menilai pidato Presiden Prabowo Subianto tentang pemberdayaan petani merupakan bukti keberpihakan pemerintah terhadap petani sebagai penyangga utama ketahanan pangan nasional.
Innaka dalam keterangan tertulis yang diterima di Yogyakarta, Sabtu, mengatakan kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan petani akan memberikan dampak berlapis bagi sektor pertanian.
"Efek kebijakan semacam ini akan terasa tidak hanya pada tingkat produksi, tetapi juga pada kekuatan ketahanan pangan nasional. Peningkatan produksi pangan akan memperkokoh kemandirian, sehingga Indonesia tidak perlu terlalu bergantung pada impor," ujar dia.
Rencana pembukaan jutaan hektare sawah baru yang disampaikan Presiden Prabowo, menurut Innaka, dapat menjadi solusi peningkatan produksi, namun harus diawali dengan kajian komprehensif.
"Pemerintah perlu memastikan uji kelayakan dilakukan terlebih dahulu. Jika hasilnya positif, program ini layak dilanjutkan. Namun, jangan sampai pembukaan lahan dilakukan tanpa pertimbangan matang, apalagi jika berdampak pada alih fungsi hutan yang memicu kerusakan lingkungan," katanya.
Innaka mengingatkan, lahan yang kurang subur tidak hanya menghasilkan produktivitas rendah, tetapi juga membutuhkan input produksi yang lebih besar, sehingga dapat mengurangi efisiensi dan keberlanjutan pertanian.
Lebih lanjut, ia mengatakan kombinasi antara ekstensifikasi dan intensifikasi bisa memberikan lonjakan produksi dalam jangka pendek jika dikelola optimal.
Namun, untuk jangka panjang, intensifikasi dan pemanfaatan teknologi pertanian modern menjadi pilihan yang lebih rasional.
"Kita harus menyadari bahwa ketersediaan lahan memiliki batas. Artinya, penambahan luas tanam melalui ekstensifikasi tidak bisa terus dilakukan tanpa batas waktu. Karena itu perlu dilakukan juga peningkatan produktivitas lahan yang ada melalui inovasi teknologi," kata Innaka.
Untuk memperkuat dampak positif dari kebijakan yang telah digagas, Innaka mengatakan sejumlah langkah strategis yang dinilainya penting bagi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan.
Menurut dia, diperlukan jaminan akses petani terhadap pupuk dan benih berkualitas dengan harga terjangkau serta jalur distribusi yang jelas dan merata di seluruh wilayah yang membutuhkan.
Selain itu, perlindungan harga hasil pertanian juga sangat krusial. Harga yang stabil dan menguntungkan akan membuat profesi petani tetap diminati, sehingga keberlanjutan sektor ini terjaga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
"Kebijakan yang membatasi derasnya impor terutama untuk produk pertanian yang sebenarnya mampu dihasilkan di dalam negeri juga merupakan bentuk perlindungan yang wajib dilakukan. Impor, sebaiknya hanya menjadi opsi terakhir ketika kebutuhan benar-benar tidak bisa dipenuhi secara memadai oleh produksi lokal," katanya, menjelaskan.
Ia juga menyoroti pentingnya peran aktif penyuluh pertanian untuk memberdayakan petani secara langsung di lapangan. Pendampingan ini, bila dipadukan dengan upaya mencetak petani-petani milenial yang melek teknologi, akan memperkuat daya saing sektor pertanian.
"Regenerasi ini petani harus dilakukan melalui pendidikan yang lebih baik dan pelatihan berbasis teknologi. Upaya ini diharapkan dapat melahirkan generasi petani milenial yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Dalam hal mencetak generasi muda yang menguasai teknik pertanian itu juga menjadi salah satu tugas dari setiap instansi pendidikan di Indonesia, baik itu dari sekolah dasar maupun jenjang pendidikan tinggi," ujar dia.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
