Jakarta (ANTARA) - Pjs. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari menyampaikan bahwa regulator bersama pihak terkait segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) atau Task Force Reformasi Integritas Pasar Modal.
Langkah ini sebagai komitmen lebih lanjut terhadap agenda percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia yang didukung delapan rencana aksi sebagaimana yang telah diumumkan sebelumnya.
“Kami sudah berdiskusi dengan Pak Menko (Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto), kita akan segera membentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal,” kata Friderica dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Jakarta, Kamis.
Friderica atau akrab disapa Kiki mencatat, dinamika yang terjadi pada pasar modal belakangan ini menjadi momentum refleksi bahwa pertumbuhan yang tinggi saja tidaklah cukup. Oleh sebab itu, diperlukan langkah perbaikan agar pertumbuhan di pasar modal lebih berkualitas.
Adapun OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), serta pelaku industri dan para stakeholder telah menyatakan komitmennya dalam melakukan reformasi integritas pasar modal Indonesia.
Dalam hal ini, OJK mencanangkan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal yaitu kebijakan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen, pengungkapan ultimate beneficial ownership (UBO), serta perluasan pengungkapan tipe investor dan kememilikan saham dari sebelumnya 5 persen menjadi di atas 1 persen.
Kemudian, reformasi juga termasuk demutualisasi bursa efek, penegakan peraturan dan sanksi, peningkatan tata kelola emiten, pendalaman pasar secara terintegrasi, serta sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder dan seluruh pelaku industri jasa keuangan.
Kiki menjelaskan bahwa Satgas nantinya akan bersama-sama untuk memastikan delapan rencana aksi tersebut terealisasikan dalam waktu yang tidak lama dan sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan.
“Kita akan melihat bagaimana realisasi dari action plan yang kita sampaikan di delapan rencana aksi tersebut dan sebagai respon terhadap hasil pertemuan dengan MSCI beberapa hari yang lalu,” kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa pasar modal merupakan “jendela” integritas suatu negara, sehingga jangan sampai jendela ini dilihat “buram” oleh pihak luar atau investor.
“Walaupun makro kita solid dan kuat, tapi kalau jendelanya buram, ini bisa berakibat panjang. Oleh karena itu Bapak Presiden minta supaya ini segera direspons dan harus selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata Airlangga.
Ia mencatat bahwa sekitar tiga hari ini pasar (market) sudah melakukan penyesuaian. Terkait dengan rating yang diberikan lembaga-lembaga internasional, menurutnya, hal ini bisa dijawab dengan komunikasi yang transparansi dan komitmen yang ditunjukkan otoritas.
“Tentu perkembangan reformasi ini perlu juga disampaikan kepada para investor dan lembaga pemeringkat internasional agar persepsi dan kepercayaan keuangan Indonesia tetap terjaga,” kata dia.
Dengan langkah tersebut, pemerintah pun berharap kepercayaan pasar dapat terus dipulihkan.
“Tadi Ibu Pjs Ketua OJK menyampaikan akan membentuk Satgas. Dan Satgas ini nanti membantu untuk menjaga deadline, jadwal, dan juga agenda-agenda reformasi,” kata Airlangga.
Baca juga: Pengamat: Kekhawatiran pengaruh Danantara di pasar modal terlalu dini
Baca juga: Danantara: Demutualisasi kurangi dominasi kepemilikan, perkuat bursa
Baca juga: Indef: Free float saham dapat pulihkan kepercayaan investor global
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
