Jakarta (ANTARA) - Riset Indonesia akhirnya mendapat modal yang sepadan dengan ambisinya. Presiden Prabowo Subianto menambah anggaran riset nasional sebesar Rp4 triliun, yang diputuskan saat acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2026 di Jakarta Convention Center, 28 Juni.
Dan untuk pertama kalinya, lebih dari 150 periset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertemu dengan Presiden di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, 6 Agustus 2026.
Ratusan periset dari seluruh Indonesia diundang membawa dan memamerkan hasil kerja mereka ke hadapan kepala negara. Itu mencakup 12 klaster inovasi mulai dari energi, pangan, kesehatan, kedirgantaraan, maritim, lingkungan, material maju, digital dan kecerdasan buatan, transportasi, pertahanan, sosial-humaniora, hingga produk konsumsi murah.
Total produk yang dipamerkan lebih dari 150, mulai dari teknologi nuklir, air siap minum, genteng inovatif, sampai rancang bangun pesawat.
BRIN berdiri pada 2021 sebagai hasil peleburan sejumlah lembaga riset pemerintah; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.
Konsolidasi itu dirancang menyatukan sumber daya riset yang sebelumnya tersebar di puluhan kementerian dan lembaga, sekaligus memangkas duplikasi program penelitian. Pertemuan di Istana pada 6 Agustus menjadi ajang pertama BRIN menampilkan hasil konsolidasi itu secara utuh di hadapan Presiden.
Di balik seremoni pameran, keputusan kebijakan yang lebih substansial yaitu dorongan eksplisit agar riset tidak berhenti di rak publikasi ilmiah, melainkan dihilirkan menjadi produk yang dipakai industri.
Selama bertahun-tahun, belanja riset Indonesia tertahan di kisaran 0,28 hingga 0,3 persen produk domestik bruto (PDB), setara Rp5 triliun sampai Rp7 triliun per tahun, bahkan sempat menyusut mendekati Rp3 triliun hingga Rp4 triliun akibat kebijakan efisiensi anggaran 2025.
Angka itu jauh di bawah Malaysia yang mengalokasikan 1,15 persen PDB untuk riset, China 2,1 hingga 2,5 persen, Jepang 3,65 persen, dan Korea Selatan di atas 4 persen. Kepala BRIN periode 2021-2025 Laksana Tri Handoko pernah mengatakan porsi ideal anggaran riset bagi negara berukuran ekonomi seperti Indonesia adalah 1 persen PDB, setara ratusan triliun rupiah per tahun.
Tambahan Rp4 triliun hampir menggandakan anggaran BRIN dari titik terendahnya pascaefisiensi 2025. Ini sinyal bahwa persoalan pendanaan riset yang selama ini jadi keluhan berulang dari komunitas ilmiah mulai direspons dengan kebijakan fiskal konkret, bukan sekadar retorika di forum seremonial.
Anggaran tambahan itu diarahkan lewat tiga jalur yang dipetakan BRIN: penguatan inovasi bagi produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah; penguatan daya saing industri nasional bersama Danantara, holding investasi strategis milik negara; dan fasilitasi kolaborasi teknologi maju dengan mitra dunia.
Pergeseran
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
