Misi penjagaan perdamaian PBB terapkan langkah atasi kekurangan dana

Saat berbicara dengan awak media dalam pengarahan latar belakang, pejabat tersebut mengatakan bahwa tunggakan dana penjagaan perdamaian PBB telah melebihi 2 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp16.606) pada siklus anggaran saat ini, yang dimulai sejak Juli 2025. Selain itu, PBB menghadapi penundaan pembayaran, pembayaran sebagian, atau tidak adanya pembayaran iuran dari beberapa negara anggota.

Langkah-langkah alternatif tersebut mencakup pengurangan yang dihitung secara cermat untuk komponen berseragam, staf sipil, dan kegiatan operasional, dengan upaya yang difokuskan pada penjagaan fungsi-fungsi penting yang menjadi mandat serta penjagaan keselamatan dan keamanan.

"Kami tidak punya pilihan selain menjalankan rencana ini demi mencegah runtuhnya operasi secara finansial, dan kami sangat menyesal harus melakukan ini, tetapi sekali lagi, kami tidak memiliki opsi lain," kata pejabat tersebut.

Misi penjagaan perdamaian PBB akan diminta mengidentifikasi pengurangan biaya sebesar 15 persen dari anggaran mereka, yang harus diimplementasikan dalam periode sembilan bulan, menurut pejabat itu. Mereka juga harus memulangkan atau mengurangi sekitar 25 persen dari total tentara dan polisi penjaga perdamaian beserta perlengkapan mereka.

Semua negara anggota PBB perlu membayar iuran mereka secara penuh dan tepat waktu karena itu adalah satu-satunya cara untuk menopang operasi penjagaan perdamaian secara memadai, kata sang pejabat.

Pada akhir Juni lalu, Majelis Umum PBB menyetujui anggaran sebesar 5,38 miliar dolar AS untuk operasi penjagaan perdamaian PBB pada tahun fiskal 2025-2026, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya.