Jakarta (ANTARA) - Kebijakan ekonomi yang bertumpu pada intervensi moneter sering kali membentur dinding realitas.
Hal tersebut terlihat jelas saat pemerintah menyuntikkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) hingga Rp400 triliun ke bank Himbara.
Logika kebijakan ini sederhana: banjiri perbankan dengan likuiditas agar kredit sektor Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengalir deras.
Namun, data Bank Indonesia per Mei 2026 menunjukkan anomali yang mencemaskan. Kredit UMKM hanya tumbuh merangkak sebesar 0,6 persen secara tahunan.
Kenyataan tersebut menjadi alarm keras bahwa sumbatan struktural tidak bisa diselesaikan hanya dengan memindahkan tumpukan uang antar-brankas.
Kegagalan stimulan modal tersebut menjadi sorotan tajam. Kajian dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan bahwa kredit tidak tumbuh di ruang hampa, melainkan lahir dari permintaan pasar.
Saat daya beli melemah dan ketidakpastian ekonomi membayangi, pelaku UMKM bersikap realistis dengan menghindari utang baru.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat kontraksi kredit UMKM sebesar 0,56 persen pada awal tahun membuktikan lesunya sektor riil.
Kebijakan makro yang terlalu fokus pada pasokan uang (supply side) mengabaikan fakta mendasar bahwa jantung pertahanan UMKM berada pada kekuatan permintaan (demand side).
Merespons persoalan tersebut, parlemen yang membidangi sektor UMKM bersama kementerian terkait menggelar rapat kerja strategis pada Juni 2026.
Rapat tersebut menyetujui tambahan anggaran Rp1,52 triliun untuk tahun 2027 dan berkomitmen mempercepat digitalisasi lewat platform SAPA UMKM.
Langkah politik anggaran tersebut patut diapresiasi, namun dana triliunan itu akan mubazir jika arah kebijakan tidak bergeser secara radikal.
Sinergi antara evaluasi kredit SAL dan alokasi anggaran baru harus bermuara pada satu kesimpulan: pelaku usaha tidak menjerit karena kekurangan modal atau tingginya suku bunga, melainkan karena kehilangan pembeli.
Reorientasi rantai pasok
Gagasan segar yang harus segera diarusutamakan adalah merombak total struktur pasar melalui skema kemitraan tertutup (close loop).
Skema ini wajib mengikat korporasi besar dengan pelaku usaha kecil. Selama bertahun-tahun, interaksi raksasa industri dan UMKM hanya bersifat transaksional atau sekadar program tanggung jawab sosial perusahaan yang "kosmetik".
Industri nasional harus berani melangkah lebih jauh dengan meniru model ekonomi Korea Selatan dan Thailand.
Berbagai kajian ekonomi regional memaparkan bahwa kedua negara tersebut berhasil memastikan hampir 40 persen rantai pasok global diisi oleh komponen lokal produksi UMKM.
Kuncinya terletak pada integrasi sistem produksi yang presisi, bukan belas kasihan.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
