Batam (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi menilai perlu berkolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengatasi masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Batam, Kepulauan Riau.
“Batam ini memang jadi daerah transit, tempat singgah bagi praktik perdagangan orang yang akan dikirim ke negara lain. Ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Batam. Harus ada kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI,” kata Menteri PPPA Arifah Fauzi saat kunjungan kerja ke Batam, Kamis.
Menteri Arifah menyampaikan saat ini Kementerian PPPA telah menjalin kerja sama dengan Polri dan tengah mendorong agar memiliki kerja sama dengan TNI. Menurutnya, keterlibatan TNI sangat strategis mengingat institusi tersebut memiliki jangkauan yang luas di lapangan.
Baca juga: Menteri PPPA ajak ormas kolaborasi lindungi perempuan dan anak
Baca juga: Menteri P2MI kunjungan kerja ke Batam, ini agendanya
“Tanggal 21 kemarin kami sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan 13 kementerian dan lembaga. TNI ini yang akan kita dorong untuk ikut serta, karena mereka punya potensi besar dalam mencegah dan menindak TPPO, terutama di daerah perbatasan seperti Batam,” kata Menteri PPPA.
Ia juga menyoroti pentingnya membangun ruang kolaborasi yang efektif antar-instansi.
Program Ruang Bersama Indonesia, kata dia, bukan hanya soal fasilitas, tapi tentang sinergi dalam menangani isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk perdagangan orang.
“Tidak ada kementerian yang bisa sukses bekerja sendiri. Kolaborasi dengan TNI, kementerian lain, dan tentu saja masyarakat, itu kuncinya. Kami perlu kerja sama untuk selesaikan persoalan besar seperti ini,” kata Menteri PPPA itu.
Baca juga: Sinergi Mensos-Menteri PPPA tingkatkan pemberdayaan perempuan
Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
