Menteri PKP: Rusun ASN Kejati DIY contoh hunian vertikal berkualitas

4 hours ago 4

Bantul (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut rumah susun (rusun) aparatur sipil negara (ASN) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibangun di Kabupaten Bantul, DIY menjadi contoh hunian vertikal yang berkualitas.

"Para APH (Aparat Penegak Hukum) merupakan ujung tombak penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Rusun ASN Kejati DIY ini dibangun dengan baik dan berkualitas dan bisa menjadi contoh yang bagus," kata dia di Rusun ASN Kejati DIY, Jumat malam.

Pembangunan rusun yang layak huni dan berkualitas bagi ASN Korps Adyaksa diperlukan. Untuk itu, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PKP siap bersinergi dan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk menyediakan hunian layak bagi APH.

Pada kunjungan kerjanya tersebut, ia meninjau satu per satu unit hunian untuk ASN dan unit hunian bagi difabel dimasuki guna mengecek bagaimana hasil pembangunan unit dan mebeler yang ada di dalamnya.

"Saya lihat hasil pekerjaan kontraktor dalam pembangunan rusun ini sangat baik. Saya kasih nilai 8,5 agar ke depan pembangunan rusun ini bisa jadi contoh pembangunan hunian vertikal," katanya.

Ia juga memberikan perhatian positif atas prestasi kejaksaan yang telah bekerja keras menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga negara membuat skala prioritas bagi lembaga yang bawa manfaat bagi rakyat lewat pembangunan rusun ini.

Menurut dia, Kejaksaan Agung (Kejagung) merupakan institusi hukum yang sangat terpercaya dan memiliki banyak prestasi dalam penanganan kasus minyak goreng, tambang dan banyak pemberantasan korupsi yang luar biasa.

"Saya doakan dari hasil prestasi yang dicapai selama ini, Kejagung akan dicintai rakyat Indonesia. Tahun depan juga akan kami alokasikan satu tower Rusun lagi untuk ASN Korps Adhyaksa," katanya.

Baca juga: Mendagri dan Menteri PKP cek kesiapan MPP Kota Semarang

Kepala Staf Kepresidenan M Qodari menilai hunian bagi ASN sangat diperlukan, apalagi banyak ASN yang tugasnya sering berpindah-pindah karena penugasan atau 'tour of duty'.

"Saya melihat kebutuhan ASN ini tidak hanya di tingkat kejaksaan tinggi di provinsi, tapi juga kejaksaan negeri di tingkat kabupaten dan kota yang menjadi ujung tombak penegakan hukum. Masih banyak APH muda yang butuh hunian seperti rusun ini," katanya.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III Aldino Herupriawan mengatakan, Rusun ASN Kejati DIY dibangun pada 2024 sampai 2025 di Jalan Babadan Kelurahan Banguntapan, Bantul, DIY dengan total nilai kontrak sebesar Rp26,78 miliar.

"Bangunan vertikal ini juga memiliki spesifikasi desain Rusun Arthaloka prototipe terbaru," katanya.

Fasilitas yang ada di lantai satu antara lain balai pertemuan, ruang bermain anak, mushalla, delapan unit hunian. Di lantai dua, tiga dan empat terdapat ruang bersama, ruang bermain anak, dan 12 unit hunian di setiap lantai dan di lantai rooftop terdapat aula pertemuan.

Fasilitas mebel di rusun yang telah tersedia antara lain tempat tidur utama 160, tempat tidur tunggal 90, tempat tidur susun dan meja makan multifungsi, sofa beda lemari satu pintu dan lemari dua pintu.

"Rusun ini dibangun satu tower setinggi empat lantai dengan 44 unit Tipe 36. Rusun ini mampu menampung maksimal 172 jiwa dan tiap unit terdiri dari satu ruang tamu, dua kamar tidur, satu kamar mandi, dapur dan ruang jemur," katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DIY I Gde Ngurah Sriada menyatakan sangat senang dengan hasil pembangunan Rusun ASN Kejati tersebut.

Menurutnya masih banyak ASN Kejati dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di daerah yang belum memiliki hunian layak.

"Kami juga berharap nantinya proses serah terima aset Rusun ini bisa dipercepat. Terima kasih Menteri PKP yang memberikan perhatian dalam penyediaan hunian vertikal lengkap dengan fasilitas yang ada," katanya.

Baca juga: Menteri PKP: Bukti nyata FLPP bisa bantu cleaning service miliki rumah

Baca juga: Menteri PKP: Program FLPP dan KPP wujud keberpihakan Presiden Prabowo

Baca juga: Menteri PKP serahkan RSLH bantuan perusahaan swasta di Kudus

Pewarta: Hery Sidik
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |