Denpasar (ANTARA) - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan kini menyasar Provinsi Bali dalam upaya perluasan implementasi transformasi digital pemerintah setelah sebelumnya sukses di Banyuwangi.
“Bali satu provinsi dari sekian provinsi yang ada, tapi kami ambil Bali, di sini ada delapan kabupaten dengan satu kota, sebelumnya Banyuwangi tadi sudah dengar, sudah akan menjadi contoh model,” kata Luhut di Denpasar, Kamis.
Ia meminta Gubernur Bali mengerahkan bupati/wali kota untuk segera berproses melalui sosialisasi dan pendataan sehingga segera seluruh masyarakat Bali memiliki identitas tunggal digital.
Identitas tunggal digital ini selanjutnya digunakan untuk digitalisasi bantuan sosial, sehingga Luhut meyakini ke depan penyaluran bansos akan lebih tepat sasaran.
“Saya kira ini akan membuat Indonesia lebih transparan, lebih efisien, dan target kita, saya sudah lapor ke Bapak Presiden Oktober tahun ini akan secara nasional diluncurkan,” ujarnya.
Baca juga: Transformasi komunikasi publik di era netizen ekspresif
Dari sisi pemerintah, di dalam Government Technology atau digitalisasi pemerintah berbasis AI akan terintegrasi 27 ribu lebih aplikasi di pemerintahan menjadi satu terpadu.
Dengan ini maka masyarakat dapat melakukan verifikasi identitas masing-masing secara mandiri melalui satu aplikasi saja, seperti ketika Indonesia mengembangkan PeduliLindungi saat pandemi COVID-19 lalu.
Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah memperkirakan pekan depan masa sanggah akan selesai di Banyuwangi, sehingga sudah dapat berproses di Bali.
Selanjutnya secara paralel juga akan dijalankan di kabupaten/kota lainnya sehingga setidaknya April 2026 mereka sudah masuk pada 200 kabupaten.
“Sehingga pada waktu peluncuran Oktober 2026 kami berharap sudah ada sekitar 200 juta atau 150 juta penduduk Indonesia yang punya identitas tunggal digital,” kata Luhut Binsar Panjaitan.
Gubernur Bali Wayan Koster kemudian merespons dengan memastikan bahwa pemerintah daerah se-Bali akan segera rapat dan bergerak dalam pengumpulan data.
Menurut dia mengintegrasikan banyaknya aplikasi pemerintah dalam satu wadah adalah hal yang baik agar data terkelola dengan lebih baik, sehingga ia mendorong bupati/wali kota segera memulai.
“Akan kami tindaklanjuti dengan melakukan rapat dengan bupati/walikota, semua sangat senang, dan makanya supaya awal Maret sudah mulai persiapan selambat-lambatnya akhir Maret ya dan perlu pendampingan terstruktur sampai tingkat desa,” ujarnya.
Baca juga: Energi hijau untuk pusat data hijau nasional
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
