Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan tujuan akhir transformasi pelayanan digital pemerintah ialah dampak terhadap masyarakat.
“Tujuan akhir daripada transformasi digital pemerintah bukan pada sistemnya, tetapi pada dampaknya pada masyarakat. Percuma kita membangun sistem yang bagus tapi tidak memberikan dampak kepada masyarakat,” ucapnya dalam Rakornas Informasi Geospasial 2025 di Jakarta, Rabu.
Dalam kesempatan tersebut, ia menerangkan salah satu tujuan utama dari pemerintah digital adalah menghadirkan layanan yang mudah, cepat, dan relevan terhadap semua pihak, selagi membangun teknologi baru.
Melalui informasi geospasial, lanjutnya, maka dapat diketahui keberadaan lokasi tertentu, siapa membutuhkan apa, hingga memberikan layanan terbaik seperti mendistribusikan bantuan sosial hingga manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Inilah inti dari pemerintahan digital, yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan berdampak,” ungkap dia.
Sebagai bagian dari strategi perubahan secara menyeluruh yang menghadirkan layanan publik lebih mudah dan elegan, pihaknya menyampaikan bahwa transformasi digital akan dibenahi dari sisi tata kelola dan organisasi, sedangkan Kementerian Informasi dan Digital (Komdigi) memperkuat infrastruktur beserta aplikasi.
Adapun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bakal memastikan kesiapan dan integrasi data, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan menjaga keamanan siber.
Semua peran dari pemangku kepentingan tersebut dinilai akan mendukung pencapaian digital public infrastructure yang dijadikan sebagai jalan tol digital negara, lalu digital ID, pertukaran data, hingga pembayaran digital.
Kantor pelayanan disebut tak lagi hanya menjadi gedung fisik saja, tetapi hadir sebagai platform yang lebih cepat terintegrasi dan menjadi milik masyarakat.
Karena itu, Kementerian PANRB mengupayakan bagaimana layanan publik bisa hadir dari setiap tahapan kehidupan manusia, sehingga dibutuhkan informasi geospasial agar dapat membangun layanan secara tepat sasaran dan adil.
“Transformasi digital dan informasi geospasial ini adalah bukan dua hal yang terpisah, tapi dua sisi dari peta yang sama, satu memandu arah dan satu lagi menyiapkan jalannya,” kata Rini.
Pihaknya hendak mendorong data spasial menjadi bagian penting dari kebijakan transformasi digital, mulai dari arsitektur digital nasional hingga evaluasi tata kelola digital. Simpul jaringan informasi digital juga menjadi indikator terhadap kesiapan kelembagaan.
Di sisi lain, Kementerian PANRB sedang menyiapkan literasi digital bagi seluruh ASN agar mereka dapat menguasai sistem digital dan memahami konteks spasial untuk pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat.
Rini menyampaikan tiga cara pikir baru yang harus dimilik ASN. Pertama, para pemimpin unit-unit kerja bisa lebih adaptif terhadap perubahan zaman karena kebutuhan masyarakat selalu berkembang.
Kedua, para ASN diharapkan mampu berpikir sistemik karena solusi digital itu menuntut kolaborasi lintas fungsi dan pemahaman yang utuh terhadap akar permasalahan.
Terakhir yaitu mengarahkan setiap kebijakan berorientasi terhadap dampak karena tujuan akhir yang harus diselesaikan adalah menghadirkan manfaat nyata.
“Saya berharap Bapak dan Ibu bisa menjaga semangat bahwa transformasi digital itu bukan hanya tanggung jawab satu unit atau satu instansi, tetapi orkestrasi bersama untuk seluruh Indonesia yang lebih terbuka dan berempati. Transformasi bukan hanya bicara soal siapa yang paling hebat, tapi bicara soal siapa yang mau terlibat, karena transformasi bukan hasil satu tangan, tapi ribuan niat yang jalan beriringan,” ujar Menteri PANRB.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
