Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan transformasi digital bertujuan membangun layanan publik yang lebih responsif, inklusif, dan sesuai kebutuhan, bukan sekadar soal aplikasi.
"Orang sering bicara kalau transformasi digital yang ditanya aplikasinya mana, padahal kita bukan sekadar berbicara aplikasi," katanya dalam Rakornas Informasi Geospasial 2025 di Jakarta, Rabu.
Dalam kesempatan tersebut, dia menerangkan bahwa pemerintah digital dan informasi geospasial merupakan poros yang menyatukan arah pembangunan agar terjadi percepatan, ketepatan sasaran, serta efisien.
Sebagai salah satu amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2025, transformasi tata kelola menekankan komponen upaya transformasi digital pemerintah.
Menurut dia, transformasi digital pemerintah bukan sekedar aplikasi atau layanan online saja, tetapi juga pekerjaan besar yang mencakup integrasi sistem, tata kelola, infrastruktur, hingga budaya organisasi.
Karena itu, pemerintah mendorong pendekatan use case atau layanan strategis yang perlu didukung data geospasial dan statistik sebagai fondasi.
Lebih lanjut, dia turut menekankan transformasi digital pemerintah bukan tujuan akhir, tetapi salah satu strategi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Dua sasaran program utama ini yang berkaitan dengan penguatan regulasi dan tata kelola hingga relevansi kompetisi aparatur sipil negara (ASN), harus dibarengi dengan perbaikan bagaimana informasi geospasial dapat mendukung pemerataan infrastruktur, mitigasi bencana, hingga bantuan sosial (bansos)
"Pada akhir 2045 itu bukan soal gedung megah ibu-ibu kota, tapi tentang apakah anak di pelosok Papua itu mendapatkan layanan yang adil sebagaimana anak-anak yang ada di Jakarta," ungkap Rini.
Menteri PAN-RB menegaskan transformasi digital pemerintah membutuhkan fondasi kuat, yakni peta yang menyatu, data saling terhubung, dan keputusan tepat sasaran.
Transformasi digital tak lagi hanya soal efisiensi prosedur atau digitalisasi layanan organisasi, tetapi tata kelola digital, terbuka, dan presisi, yang menurut birokrasi akan menciptakan nilai nyata untuk menghadirkan keadilan.
Pendekatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE/e-Government) dinilai penting untuk menjadi fondasi, tapi perlu melangkah lebih jauh ke model pemerintahan digital yang lebih fokus terhadap dampak, kolaborasi lintas sektor, dan layanan berbasis kebutuhan masyarakat.
"Di sinilah pentingnya peran informasi geospasial karena memberikan dimensi, tempat, lokasi, dan dimana kita akan memberikan kebijakan, supaya kebijakan itu menjadi lebih tepat sasaran dan benar-benar menjangkau kepada mereka yang membutuhkan. Karena pada akhirnya, pemerintah itu bukan sekedar mesin administrasi tetapi sebagai penyambung harapan dan penggerak keadilan," ucap Menteri PANRB.
Baca juga: Riset sebut reformasi birokrasi Indonesia meningkat
Baca juga: Menteri PANRB dorong keterpaduan digitalisasi manajemen ASN
Baca juga: Menteri PANRB: FWA bukan kewajiban, melainkan opsional
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
