Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan program Perlindungan Sosial (Perlinsos), yang merupakan digitalisasi bantuan sosial, merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Mengusung satu semangat utama 'Data Dipadankan. Hak Warga Dipastikan', kita berada di sini untuk memastikan bahwa percepatan perlindungan sosial digital bukan sekadar gagasan teknokratis, melainkan gerakan nyata yang mudah, inklusif, dan tepat sasaran bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Rini dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.
Demikian disampaikan Rini dalam inspeksi pelaksanaan Perlinsos di Gedung Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (12/8).
Rini mengatakan penerapan pemerintahan digital diukur bukan dari berapa banyak aplikasi yang berhasil diluncurkan, melainkan berapa banyak kesulitan warga yang dapat diselesaikan.
Teknologi tidak boleh memindahkan kerumitan dari loket ke layer, namun teknologi harus memotong tahapan, menghubungkan data, dan mendekatkan pelayanan.
Menurutnya, transformasi digital yang dijalankan bersumber dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan dua hal kunci, yaitu tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling bicara, dan yang terpenting adalah pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi.
Pesan tersebut, kata dia, mengubah cara pandang terhadap digitalisasi.
"Ukurannya bukan berapa banyak aplikasi yang berhasil diluncurkan, melainkan berapa banyak kesulitan warga yang dapat diselesaikan. Teknologi tidak boleh memindahkan kerumitan dari loket ke layar. Teknologi harus memotong tahapan, menghubungkan data, dan mendekatkan pelayanan," ujar Rini.
Oleh sebab itu, pemerintah sedang membangun Digital Public Infrastructure atau DPI, yaitu fondasi digital bersama yang aman, terstandar, dan dapat digunakan lintas layanan. Identitas digital memastikan warga dikenali secara tepat.
Pada kesempatan tersebut, Rini juga mengatakan jika kepemimpinan di Kabupaten Sumedang mampu menggerakkan perubahan. Sebanyak 111.077 KK telah terdaftar di Portal Perlinsos, mencapai 24,23 persen dari total populasi penduduk sebanyak 458.418 KK.
Hal tersebut menunjukkan tiga hal kunci, yakni kepemimpinan yang hadir, kolaborasi yang tumbuh di tingkat kecamatan hingga desa, dan momentum yang terus dijaga.
Disampaikan bahwa banyaknya masyarakat Sumedang yang terdaftar dalam portal perlinsos mencapai 91,91 persen yang pendaftaran dilakukan melalui pendampingan agen. Dari 3.847 agen yang disiagakan di Sumedang, sebanyak 59,24 persen telah aktif secara langsung mendampingi masyarakat dari rumah ke rumah.
"Semoga langkah yang kita mulai dan perkuat dari Sumedang hari ini menjadi contoh bahwa pemerintahan digital bukan sekadar membuat negara terlihat lebih modern, tetapi membuat negara lebih hadir dan hidup masyarakat lebih mudah," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan Pemkab Sumedang akan mendukung program pemerintah seperti Perlinsos yang memiliki dampak besar bagi masyarakat sebagai penerima manfaat.
"Melalui pendataan program Perlinsos dapat memastikan ketepatan sasarannya dan tentunya anggarannya agar lebih efisien dan tentunya akan berdampak pada pembangunan di negara kita," katanya.
Baca juga: Menteri PAN-RB pastikan keamanan data Perlinsos digital terjaga
Baca juga: Kemen PAN-RB dorong Sumedang perluas penerapan digitalisasi Perlinsos
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
