Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan pemindahan Komando Pengendalian Tanggap Darurat dari Kupang ke Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk mempercepat penanganan bencana di wilayah terdampak.
Pigai mengatakan pemindahan pusat komando diperlukan agar koordinasi penanganan bencana lebih dekat dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan, mengingat jarak antara Kupang dan sejumlah wilayah terdampak di Flores cukup jauh.
"Saya menyampaikan kepada Gubernur NTT supaya Komando Pengendalian Tanggap Darurat dipusatkan di wilayah bencana di Pulau Flores, bukan di Kupang karena jaraknya jauh. Pak Gubernur cepat merespons usulan tersebut," ujar Pigai di Jakarta, Senin.
Selain memperpendek rantai koordinasi, Pigai mendorong pemerintah memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak, terutama ketersediaan bahan pangan selama masa tanggap darurat.
Menurut dia, pemerintah dapat memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dengan mekanisme pembayaran yang dapat diselesaikan pemerintah setelah kondisi darurat tertangani.
Upaya tersebut, kata Pigai, perlu berjalan seiring dengan pengerahan bantuan logistik oleh pemerintah pusat. Pengiriman bantuan antara lain dilakukan menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara untuk menjangkau wilayah yang membutuhkan.
Presiden juga menginstruksikan sejumlah menteri untuk terlibat langsung dalam penanganan bencana dan berada di lokasi selama masa tanggap darurat guna memastikan penanganan berjalan cepat dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
Kementerian HAM, lanjut Pigai, turut mendukung penanganan bencana mulai dari masa tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi di NTT.
Pigai menyebut Kementerian HAM telah menerjunkan 11 pejabat untuk mendukung penanganan di lapangan, termasuk staf khusus yang merupakan putra asli Manggarai. Kementerian tersebut juga menggalang solidaritas relawan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak melalui dana mandiri.
Menurut Pigai, pendekatan kolaboratif juga diperlukan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan yang dipengaruhi kondisi iklim dan kekeringan.
Ia mengatakan Presiden telah meminta seluruh kementerian dan lembaga mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing dalam menangani berbagai kondisi kebencanaan.
"Manajemen bencana di Indonesia memang leading sector-nya BNPB, tapi sesungguhnya Presiden selalu memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait menangani secara tanggung renteng bersama-sama," ujar Menteri HAM.
Baca juga: Kemen ESDM petakan titik rawan dan salurkan bantuan gempa NTT
Baca juga: BNN RI salurkan bantuan logistik ke empat titik terdampak gempa Flores
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
