Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga penyaluran bantuan beras bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dapat menjaga stabilitas harga beras nasional.
Amran mengatakan pemerintah memperkuat intervensi pangan melalui bantuan beras dan penambahan penyaluran beras SPHP untuk menjaga stabilitas harga komoditas tersebut.
"Kita sekarang operasi pasar, kemudian (penyaluran) bantuan pangan untuk 33,24 juta orang seluruh Indonesia, kemudian beras SPHP ada 1 juta (tambahan). Sudah insya Allah (harga beras) turun," kata Amran, usai Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Bioetanol bersama 44 bupati dari berbagai daerah sentra produksi, di Jakarta, Senin (21/9).
Pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat penerima manfaat sebagai salah satu langkah menjaga daya beli, sekaligus memastikan kebutuhan pangan tetap terpenuhi.
Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar penyaluran bantuan pangan beras diperpanjang untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026, sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan keluarga, melindungi daya beli, serta memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi.
Bantuan beras diberikan kepada sekitar 33,24 juta keluarga kategori desil 1 sampai desil 4 dengan alokasi sebanyak 10 kilogram beras per keluarga setiap bulan.
Bantuan itu telah disalurkan sejak tahap pertama Februari-Maret, tahap kedua Juli-September 2026, kemudian berlanjut tahap tiga Oktober hingga Desember 2026.
Selain bantuan pangan, pemerintah juga menambah alokasi beras program SPHP sebanyak satu juta ton, untuk memperkuat pasokan beras di pasar serta menjaga kestabilan harga.
Sebelumnya, alokasi beras SPHP tahun 2026 telah ditetapkan sebesar 828 ribu ton. Namun, seiring penyaluran yang berjalan dan stok yang semakin berkurang, pemerintah menambah pasokan sebesar satu juta ton.
Mentan menyampaikan kombinasi operasi pasar, bantuan pangan, dan tambahan SPHP diharapkan mampu mendorong penurunan harga beras dalam waktu dekat.
Menurut dia, ketersediaan stok beras pemerintah saat ini mencukupi sehingga distribusi kepada masyarakat dapat terus dilakukan melalui berbagai jalur penyaluran.
Amran juga mengaku sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), dirinya sudah menginstruksikan Perum Bulog agar memperkuat pasokan beras ke berbagai saluran distribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga keseimbangan harga.
Ia menjelaskan stok beras pemerintah berada dalam kondisi aman dengan jumlah sekitar 4,6 juta ton yang didukung tambahan kapasitas penyimpanan melalui penyewaan gudang.
Mentan optimistis langkah penguatan pasokan tersebut dapat menjaga stabilitas harga beras, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pangan dengan harga yang wajar.
"Kami sudah perintahkan Bulog. Berasnya banyak 4,6 juta ton hari ini. Kemudian kita sewa gudang (kapasitas) 2 juta ton. Sudah, beras aman. Yang mengatakan tidak aman, ya mungkin afiliasi mafia (pangan)," kata Amran.
Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat/NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan/Sumsel, Nusa Tenggara Timur/NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).
Baca juga: Bulog optimalkan dua instrumen menjaga harga beras tetap stabil
Baca juga: BPS catat harga beras medium hingga premium alami kenaikan
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
