Pekanbaru, (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf meninjau salah satu gedung yang direnovasi sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat yakni Sentra Abiseka, Jalan Sekolah, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa.
"Ini salah satu dari 100 gedung yang direnovasi dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat tahun ini. Kita berjuang bersama gubernur, bupati, walikota, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar sekolah ini bisa berjalan sesuai kondisi masing-masing gedung,” kata Mensos Saifullah Yusuf.
Mensos mengatakan 100 Sekolah Rakyat itu ditargetkan dapat menampung hingga 10 ribu siswa dari keluarga miskin di seluruh Indonesia.
Baca juga: Mensos: Sekolah Rakyat harus dikawal bersama
Setiap titik, lanjutnya, dirancang untuk menampung rata-rata seribu siswa dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan sistem pembelajaran berbasis rombongan belajar sebanyak 25 siswa per kelas.
Mensos menyebutkan tahap awal akan dimulai pada Juli 2025, dengan target dua rombongan belajar per sekolah, dan berangsur ditingkatkan hingga empat rombongan belajar. Satgas kurikulum dan tim rekrutmen guru juga telah dibentuk dan kini tengah berproses.
Dalam kesempatan tersebut, Mensos mengapresiasi dukungan Gubernur Riau Abdul Wahid yang menyediakan lahan sesuai prototipe yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto, termasuk memanfaatkan asrama haji untuk mendukung kegiatan belajar mengajar Sekolah Rakyat.
“Saya berterima kasih kepada Gubernur Riau yang berpartisipasi aktif. Selain menyediakan lahan, asrama haji juga akan dimanfaatkan sebagai bagian dari program ini,” kata Mensos.
Baca juga: Mensos: Pemda kuatkan DTSEN guna intervensi kemiskinan secara akurat
Menurutnya, Program Sekolah Rakyat melibatkan banyak kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk kurikulum dan guru, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk sarana prasarana, serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Sekretariat Negara (Sesneg) untuk penyusunan regulasi dan perda.
Program ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo, kata dia, sebagai bentuk komitmen negara untuk memuliakan keluarga miskin melalui pendidikan.
Sementara it, untuk proses seleksi siswa, Mensos menekankan pentingnya verifikasi oleh tiga pihak, yakni pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos, Dinas Sosial kabupaten/kota, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca juga: Mensos: Data yang tepat dan pilar sosial basis entaskan kemiskinan
Pewarta: Bayu Agustari Adha/Annisa Firdausi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
