Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta DPRD Sumatera Utara ikut mengawasi pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di provinsi tersebut agar berjalan sesuai tujuan sebagai model pengentasan kemiskinan terintegrasi.
"Di Sumatera Utara ada Sekolah Rakyat, mohon untuk diawasi, diperkuat dan jadi model pengentasan kemiskinan yang terintegrasi," kata Saifullah saat menerima audiensi Komisi E DPRD bersama Kepala Dinas Sosial Sumatera Utara di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Kamis.
Ia menyebutkan terdapat enam titik Sekolah Rakyat di Sumatera Utara, yaitu dua di Sentra Kementerian Sosial dan masing-masing satu di UIN Sumatera Utara Kota Tebing Tinggi, Kota Padang Sidempuan, Kota Medan, dan Kabupaten Tapanuli Selatan.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menambahkan, pengawasan dari berbagai pihak sangat penting karena Sekolah Rakyat merupakan salah satu dari tiga mandat utama Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan Kementerian Sosial.
Selain menyediakan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin, Sekolah Rakyat juga dirancang memutus mata rantai kemiskinan.
Program ini dipadukan dengan sejumlah program prioritas lain seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Program Tiga Juta Rumah.
Baca juga: Mensos: Siswa Sekolah Rakyat dapat pemenuhan gizi yang baik
Seluruh siswa dan keluarganya juga masuk dalam Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Adapun hingga saat ini terdapat 100 titik Sekolah Rakyat rintisan yang sudah beroperasi di berbagai daerah.
Jumlah tersebut ditargetkan bertambah menjadi 165 titik dengan daya tampung 15.895 siswa, didukung 2.407 guru dan 4.442 tenaga pendidik pada akhir September 2025.
Agus Jabo dalam pertemuan itu juga menjelaskan terdapat tiga mekanisme yang disiapkan untuk menghubungkan siswa dan orang tua, yakni melalui peran wali asrama atau wali asuh, kesempatan orang tua berkunjung ke sekolah pada hari libur, serta program pelesir yang memungkinkan siswa dijadwalkan pulang secara berkala untuk bertemu keluarga.
Pernyataan tersebut diungkap Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menjawab Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara Muhammad Subandi, terkait jauhnya jarak ke sekolah sehingga orang tua membutuhkan biaya tambahan untuk menjenguk anak mereka di Sekolah Rakyat.
Baca juga: Mensos: 165 Sekolah Rakyat beroperasi pada 2025
"Bisa video call atau telepon orang tuanya. Kata Pak Presiden kalau orang tuanya rindu silakan datang. Tetapi kemudian kita atur supaya tidak mengganggu proses belajar mengajar. Ada konsep yang namanya pelesir, nah pelesir itu nanti dari sekolah mengantarkan anak-anak ketemu orang tuanya. Ada yang sebulan sekali. Ada yang dua bulan sekali. Nanti diatur baiknya seperti apa kalau di Sumatera Utara," kata Agus Jabo.
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
