Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan alokasi anggaran bantuan sosial (bansos) tahun 2025 meningkat menjadi lebih dari Rp110 triliun, sebagai bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan kelompok rentan.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, Saifullah menjelaskan bahwa kenaikan tersebut terjadi setelah adanya penambahan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) serta penebalan bansos reguler yang telah disalurkan pada periode Juni-Juli 2025.
“Dengan adanya tambahan BLTS dan penebalan bansos reguler yang disalurkan pada Juni-Juli lalu, alokasi anggaran bansos tahun 2025 meningkat menjadi lebih dari Rp110 triliun. Ini bentuk atensi dari Presiden Prabowo agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak dan tepat sasaran,” kata dia.
Peningkatan anggaran itu mencakup dua program utama, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako, yang sebelumnya memiliki alokasi sekitar Rp75 triliun.
Kementerian Sosial selain itu juga memperluas penyaluran BLTS untuk triwulan IV 2025 (Oktober, November, Desember) senilai Rp900 ribu - Rp1,2 juta demi memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
Adapun kuota penugasan penyaluran bansos reguler berupa bantuan Program Keluarga Harapan - Sembako, dan BLTS untuk triwulan IV 2025 total sebanyak 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM). Dari kuota tersebut tercatat ada sebanyak 16,3 juta KPM lama dan 18,7 juta KPM baru yang berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kebijakan ini adalah bagian dari strategi ekonomi Presiden Prabowo untuk memastikan masyarakat berpendapatan rendah tetap terlindungi dari tekanan ekonomi, sambil menjaga stabilitas ekonomi nasional,” ucapnya.
Kementerian Sosial siap mengawal ketat penyaluran bantuan agar tidak ada potongan di lapangan.
Saifullah juga mengingatkan bagi keluarga penerima manfaat agar menggunakan dana bantuan secara bijak dan sesuai peruntukan, bukan untuk hal-hal yang dilarang seperti judi atau membayar utang.
“Kami juga mohon maaf jika masih ada yang belum menerima. Kami bersama BPS dan daerah sedang menuntaskan pemutakhiran data agar bansos ini tersalurkan dengan akurat, transparan, dan adil,” kata dia, didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia.
Baca juga: BPS: Penerima bansos pengganti terbanyak ada di Pulau Jawa
Baca juga: Pemerintah prioritaskan kuota bansos untuk 4,2 juta lansia tunggal
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
