Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto, mengenai oknum jenderal TNI dan Polri yang terlibat dalam tambang ilegal merupakan pesan moral agar penertiban dilakukan terhadap siapa pun tanpa pandang bulu.
Setelah usai menghadiri Sidang Tahunan MPR di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, Prasetyo menyebut pernyataan Presiden perlu dimaknai secara luas, bukan untuk menyerang pihak tertentu.
“Pesan ini disampaikan kepada siapa pun yang memiliki, ataupun kemudian misalnya diistilahkan selama ini, jadi yang melindungi atau memperlancar semua kegiatan-kegiatan itu,” ujar Prasetyo.
Ia menjelaskan, pesan Presiden tersebut lebih pada dorongan agar seluruh pihak bekerja sama dalam memberantas praktik ilegal, termasuk di sektor pertambangan.
Baca juga: Mensesneg setuju pesan Puan untuk "move on" dan kurangi 'baperan'
Prasetyo juga mengutip pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyebut perlunya kerja sama lintas lembaga dan mengurangi sikap “baperan” (bawa perasaan) dalam menyikapi kritik.
“Ini kan pesan saja, yang paling penting seperti disampaikan Ibu Puan, Ketua DPR, kita harus bekerja sama, harus move on, dan kurangi baperan,” katanya.
Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, Presiden Prabowo memberikan peringatan kepada para jenderal TNI maupun Polri yang terbukti terlibat atau melindungi tambang ilegal.
"Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun. Apakah jenderal dari TNI, atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat," tegas Presiden.
Baca juga: Gladi bersih HUT Ke-80 RI rampung, Mensesneg: Kita semua sudah siap
Berdasarkan laporan aparat, kata Presiden, terdapat 1.063 tambang ilegal di Indonesia dengan potensi kerugian negara minimal Rp300 triliun.
“Saya minta dukungan seluruh MPR dan partai politik untuk mendukung ini demi rakyat Indonesia,” ujarnya.
Prabowo turut mengimbau seluruh partai politik, termasuk Partai Gerindra yang dipimpinnya, untuk segera melapor jika ada kader yang terlibat.
Ia meminta mereka menjadi justice collaborator agar proses hukum dapat berjalan transparan.
“Walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” katanya.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
