Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengatakan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih perlu memperluas layanannya ke 159 Mal Pelayanan Publik (MPP) guna memberikan berbagai kemudahan bagi publik.
Rini mengatakan di Jakarta, Selasa, bahwa BPOM hadir di 154 dari 313 MPP di Indonesia. Menurutnya, meskipun pelayanan secara daring yang dibantu oleh kecerdasan buatan (AI) memberikan kemudahan, ada sebagian orang yang menyukai layanan secara tatap muka. Perluasan layanan ini, katanya, juga merupakan upaya untuk pembenahan layanan-layanan agar lebih presisi dan inklusif.
Dia menyebutkan bahwa saat ini, ada tiga tantangan birokrasi. Pertama, akselerasi teknologi AI, mencakup otomatisasi, cloud computing, yang mengubah cara kerja secara fundamental.
"Kedua adalah dinamika geopolitik dan regulasi. Artinya geopolitik sangat berubah secara cepat dan ini tentunya menuntut pemerintah lebih adaptif untuk merespon perubahan yang terjadi," katanya.
Ketiga, katanya, adalah tuntutan keberlanjutan, seperti masalah krisis iklim dan ketahanan pangan.
"Ketiga tantangan ini tentunya telah membawa konsekuensi kepada kita semua untuk merubah cara kita bekerja. Karena cara kita bekerja itu menjadi tidak sama lagi seperti zaman dulu ketika saya dengan Pak Ikrar masih jadi PNS," katanya.
Dia mengatakan, terkadang pemerintah terlalu fokus membuat peraturan, sehingga melupakan ekspektasi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, berbagai instansi pemerintah sering mengeluarkan aplikasi untuk layanannya. Hal ini menjadikan publik harus mengisi datanya berulang kali.
Oleh karena itu, katanya, tugas pemerintah adalah untuk mempersempit kesenjangan antara peraturan dan ekspektasi, dengan menerapkan reformasi birokrasi berbasis publik (citizen-centric) yang inklusif.
Melalui inovasi, katanya, tantangan dalam layanan publik dapat diatasi. Dia menyebutkan, saat ini perencanaan sumber daya manusia belum berbasis data granular, dan adanya kesenjangan dalam kompetensi digital membutuhkan percepatan peningkatan kemampuan dalam pengawasan obat dan makanan.
KemenPAN-RB pun mengungkapkan sejumlah harapannya kepada BPOM, yakni secara konsisten memperkuat pengawasan pre-market dan post-market secara proaktif dan berdasarkan sains.
"Kemudian yang berikutnya adalah tentunya deteksi dan respon dan resiko cepat atau early warning system, perkuat sistem intelijen pengawasan early warning system dan ini bisa didorong dengan menggunakan teknologi," katanya.
Yang paling penting, katanya, adalah menjaga keseimbangan dua mandat, yakni proteksi warga sekaligus juga mendorong daya saing. Selain itu, melakukan kolaborasi pusat dan daerah, dan mempertahankan kepercayaan publik.
Rini mengungkapkan apresiasinya atas komitmen BPOM dan perhatiannya yang begitu besar untuk memfasilitasi pegawainya agar bisa melakukan layanan terbaik, dan agar masyarakat mengakses layanan tersebut dengan mudah.
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
