Menlu Mesir dan pejabat Fatah bahas upaya gencatan senjata di Gaza

Dalam pertemuan mereka, Abdelatty meninjau berbagai upaya untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, ungkap pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Mesir.

Dia menekankan penolakan tegas Mesir terhadap operasi militer Israel di Gaza, rencana untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka, tindakan "genosida", dan penggunaan kelaparan sebagai senjata terhadap rakyat Palestina.

Diplomat tinggi Mesir itu juga menekankan pentingnya penerimaan Israel terhadap usulan gencatan senjata yang diajukan oleh mediator Mesir dan Qatar, yang didasarkan pada inisiatif utusan khusus Amerika Serikat (AS) untuk Timur Tengah.

Mengenai Tepi Barat, Abdelatty mengecam rencana permukiman Israel di area E1 dan praktik-praktik ilegal lainnya di sana.

Kedua belah pihak juga membahas cara menggalang dukungan internasional untuk mengakui negara Palestina.

Mereka juga mendiskusikan hasil yang diharapkan dari konferensi internasional tentang implementasi solusi dua negara yang akan digelar di New York di sela-sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations General Assembly (UNGA) bulan ini.

Abdelatty menegaskan kembali dukungan penuh Mesir terhadap hak-hak rakyat Palestina, termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan pendirian negara Palestina yang merdeka di sepanjang perbatasan yang ditetapkan pada 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Sejak serangan Hamas pada 2023 di Israel selatan, yang mengakibatkan sekitar 1.200 orang tewas dan sekitar 250 orang disandera, serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 64.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 162.000 orang lainnya, papar otoritas kesehatan yang berbasis di Gaza.

Sebelumnya pada bulan ini, Israel menolak proposal Hamas untuk perjanjian gencatan senjata komprehensif guna mengakhiri perang tersebut, dan justru bertekad akan melanjutkan serangan besar-besaran di Gaza City. Selesai