Beijing (ANTARA) - Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan sejumlah pelajaran penting dari krisis Amerika Serikat dan Iran, salah satu yang terutama adalah pentingnya menerapkan norma internasional.
"Konflik yang berlangsung lebih dari seratus hari itu telah mengguncang stabilitas kawasan dan dunia, serta memberikan pelajaran mendalam bagi kita, pertama, pentingnya menegakkan aturan internasional," kata Wang Yi dalam Pertemuan Pejabat Senior Keamanan Nasional BRICS di New Delhi pada Selasa seperti dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri China yang diakses ANTARA di Beijing.
Iran dan Amerika Serikat sebelumnya mengumumkan pada 14 Juni bahwa kedua negara telah mencapai kesepahaman 14 poin yang dimediasi Pakistan.
"Penyelesaian setiap isu penting regional dan internasional harus didasarkan pada kepatuhan terhadap aturan internasional. Hukum rimba mungkin berjaya untuk sementara, tetapi tidak akan bertahan lama," tambah Wang Yi.
Pelajaran kedua menurut Wang Yi adalah pentingnya menghormati kedaulatan negara.
"Integritas teritorial tidak boleh diganggu gugat, dan urusan dalam negeri suatu negara tidak boleh dicampuri, ini adalah garis bawah moral paling dasar dalam hubungan internasional," ungkap Wang Yi.
Pelajaran ketiga, penting untuk membangun konsep keamanan baru karena negara-negara di dunia kini semakin menjadi komunitas yang saling terikat oleh nasib yang sama.
"Mencari keamanan absolut bagi diri sendiri dengan mengorbankan keamanan negara lain justru akan menjadi bumerang bagi diri sendiri," tambah Wang Yi.
Pelajaran keempat yaitu penting untuk memahami perang dalam bentuk baru.
"Dalam berbagai pertempuran belakangan ini, perang informasi, perang siber, dan bentuk-bentuk perang non-tradisional lainnya semakin terbuka dan nyata. Kita kini menghadapi ancaman keamanan tradisional dan non-tradisional yang saling terkait erat," jelas Wang Yi.
Oleh karena itu, Wang Yi pun mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat dialog dan kerja sama di bidang keamanan.
Kesepakatan tahap pertama antara Iran dan Amerika Serikat bertujuan mengakhiri perang dan menyelesaikan berbagai perselisihan yang masih tersisa melalui dialog dan negosiasi.
Nota kesepahaman yang dikenal sebagai Kesepahaman Islamabad tersebut mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Pezeshkian dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Kesepakatan itu mencakup sejumlah ketentuan terkait penghentian perang—termasuk di Lebanon, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta pencabutan blokade angkatan laut Amerika Serikat terhadap Iran.
Kemudian pada Minggu (21/6), perundingan AS-Iran, yang dimediasi Pakistan dan Qatar pun dimulai, yang bertujuan membuka jalan bagi penghentian permanen perang antara AS, Israel, dan Iran.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Selasa (23/6), mengatakan keberhasilan perundingan yang sedang berlangsung dengan AS bergantung pada pelaksanaan penuh komitmen yang telah disepakati.
Dia menegaskan pernyataan-pernyataan yang disampaikan di luar kerangka kesepakatan tidak membantu kemajuan negosiasi tersebut.
"Keefektifan pembicaraan (dengan AS) bergantung pada komitmen penuh terhadap kewajiban-kewajiban yang disepakati dan pelaksanaannya dengan tepat," tulis Pezeshkian di media sosial X, Selasa.
Baca juga: Iran dan Oman bentuk komite bersama bahas Selat Hormuz
Baca juga: Hegseth: Stabilitas ekonomi AS bergantung pada superioritas militer
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
